Warga Tawiri Curhat Soal Intimidasi TNI AU, Wali Kota Bilang Begini

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Wali kota Ambon, Richard Louhenapessy menerima perwakilan warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon yang terlibat kasus sengketa lahan dengan pihak TNI AU di kantor Wali kota Ambon, usai aksi pemblokiran jalan menuju Bandara Pattimura dilakukan, Rabu (24/11/2021).

Dalam pertemuan itu Wali Kota Richard Louhenapessy didampingi Wakil Wali kota Syarif Hadler, dan Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustav Latuheru.

Dalam pertemuan itu Wali Kota banyak mendengarkan keluh kesah warga Tawiri yang diwakili oleh Saniri Negeri (pemangku adat) dan tokoh masyarakat setempat.

“Masyarakat diundang untuk hadir di sini untuk menyampaikan isi hati terkait perbedaan persepsi terkait status kepemilikan lokasi tanah yang ditempati oleh warga maupun yang dijustifikasi oleh TNI-AU sebagai bagian dari tanah mereka,” ungkap Richard usai pertemuan itu.

Setelah mendengar keluhan warga Tawiri, Richard meminta semua pihak yang bersengketa, dapat menahan diri terkait persoalan tersebut.

“Untuk sementara kita koordinasikan agar semua pihak menahan diri, baik warga maupun TNI AU. paling tidak jangan ada bentuk-bentuk intimadasi, kemudian persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan juga melalui jalur hukum, karena menurut keyakinan masing-masing ada dalam posisi yang benar,” jelasnya.

Baca Juga :   Bandaram Pelabuhan hinga Kantor Bupati Aru Disegel Warga Adat

Wali kota berjanji akan mengundang TNI AU dan Badan Pertanahan Negara untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif dan berimbang terkait sengketa lahan dimaksud.

Sesuai rencana Kamis hari ini Pemkot Ambon juga akan bertemu dengan pihak TNI-AU dan juga Badan Pertanahan Negara untuk membahas masalah tersebut.

Salah satu perwakilan warga, Max Titahena menjelaskan pemblokiran jalan yang dilakukan warga merupakan buntut dari persoalan sengketa lahan dengan TNI AU yang berawal sejak tahun 2006 sewaktu TNI-AU melakukan pengukuran tapal batas tanah negara, namun dalam prosesnya ada intimidasi kepada warga.

Baca Juga :   Kuasa Hukum PN Dobo yang tanganiu kasus Sengketa Lahan Bakal Dilaporkan ke Mahkama Agung

“Di tahun 2010 Badan Pertanahan Negara menerbitkan sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 atas kepemiliakan Tanah TNI AU seluas 209 hektar, dimana di dalamnya ada termasuk lahan warga Negeri Tawiri,” jelasnya.

Titahena melanjutkan, pada 2014, TNI AU berperkara mengenai lahan dengan Desa Laha, dimana sesuai hasil putusan yang tetap (inkracht), Desa Laha dinyatakan kalah.

“Jadi sebenarnya mereka (TNI AU) berperkara dengan Laha tapi mencatut lahan Desa Tawiri. Mereka lupa bahwa kesepakatan tiga negeri, Hatu-Tawiri-Hative Besar tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda, batas-batas tanah itu sudah jelas, dan kami punya semua datanya,” tandas Titahena.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon memblokade ruas jalan menuju Bandara Pattimura Ambon, Rabu (24/11/2021).

Aksi tersebut dilakukan buntut dari kasus sengketa lahan antara warga dan pihak TNI AU. Aksi pemblokiran jalan itu dilakukan setelah TNI AU mencabut plang hasil rapat komisi I DPRD Kota Ambon yang dipasang di lokasi sengketa.

Warga juga kecewa karena TNI AU tidak menghadiri rapat mediasi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Ambon. (KPL)

Baca Juga :   Sengkarut Lahan, Golkar SBB Minta DPRD Fasilitasi Pemda dan Masyarakat Duduk Satu Meja

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait