Negosiasi Gagal, Kantor Bupati dan DPRD Aru Masih Terus Disegel Warga

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Tiga kantor pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku hingga Jumat, (19/11/2021) sore ini masih disegel secara adat oleh warga.

Tiga kantor yang masih belum bisa beroperasi itu yakni kantor bupati, kantor DPRD serta kantor Pengadilan Negeri Dobo.

Penyegelan terhadap ketiga kantor itu sudah dilakukan oleh warga adat Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, sejak dua hari lalu pascaputusan pengadilan Negeri Dobo yang memenangkan pihak TNI AL atas sengketa lahan seluas 689 hektar pada Rabu (17/11/2021).

Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Sugeng Kundarwanto mengakui hingga Jumat sore ini ketiga kantor tersebut masih disegel secara adat.

“Kantor bupati, kantor DPRD dan kantor Pengadilan Negeri Dobo masih disegel, belum dibuka,” kata Sugeng kepada kampiun.co.id saat dihubungi dari Ambon, Jumat.

Dia mengakui pihaknya bersama Pemkab Kepualauan Aru dan berbagai pemangku kepentingan lainnya telah bernegosiasi dengan warga adat yang menyegel ketiga kantor tersebut di kediaman bupati Aru pada Kamis kemarin.

“Tapi (negosiasi) kemarin itu belum ada kesepakatan,” ujarnya.

Saat ini kata Sugeng negosiasi lanjutan bersama warga yang menyegel tiga kantor tersebut masih terus
dilakukan di kediaman bupati Aru.

Baca Juga :   Wali Kota Ambon Bahas Kasus Sengketa Lahan dengan TNI AU dan BPN

“Jadi sementara ini masih kita laksanakan lagi negosiasi, jam 4 sore ini tapi mereka (warga) hanya mau ketemu dengan pak bupati, wabup dengan DPRD jadi sementara kita monitor untuk keamanan saja,” ungkapnya.

Sugeng menambahkan proses negosiasi masih terus dilakukan dengan warga agar penyegelan ketiga kantor tersebut segera dibuka sehingga aktivitas pelayanan publik kembali normal.

“Saya sudah minta untuk pengadilan prioritas hari ini harus dibuka,” ujarnya.

Warga masih bersikeras untuk menyegel tiga kantor tersebut karena mereka kecewa dengan putusan pengadilan yang dinilai tidak adil.

Baca Juga :   KM Jervai Dievakuasi ke Dobo Setelah Mati Mesin di Peraiaran Aru

“Iya itu karena rasa kekecewaan mereka terhadap putusan pengadilan itu,” ujarnya.

Terkait masih disegelnya sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Aru itu, Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga yang dihubungi secara terpisah belum merespons.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga adat dari Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan menggelar aksi protes terhadap putusan pengadilan Negeri Dobo yang memenangkan TNI AL atas kasus sengketa lahan seluas 689 hektar.

Aksi yang berujung bentrok itu berlangsung depan Kantor Pengadilan Negeri Dobo pada, Rabu (17/11/2021).

Usai aksi protes itu, warga kemudian menyegel bandara Rargwamar, Pelabuhan Yos Sudarso serta sejumlah kantor pemerintahan seperti kantor Bupati dan DPRD. Adapun untuk penyegelan pelabuhan dan bandara telah dibuka kemarin. (KPL).

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait