Naik 3,22 Persen, Ini Besaran Upah Minimum Kota Ambon

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID–Dewan Pengupahan Kota Ambon telah melaksanakan rapat untuk penetapan penyusunan Upah Minimum Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuan nya di tahun 2022.

Dari hasil rapat, Dewan Pengupahan sepakat untuk penetapan Upah Minimum Kota Ambon tahun 2021 sebesar Rp 2.731.502.

Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja Kota Ambon Steiven Patty, mengatakan bahwa Upah Minimum Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuannya di tahun 2022, naik dari Rp 2.643.387 menjadi Rp 2.731.502, atau sekitar 3,22 persen.

“Upah minimum Kota Ambon mengalami kenaikan sebesar 3,22 persen, dari tahun 2020. Dari nilai Rp 2.643.387, atau ada kenaikan Rp 88.115,” kata Patty dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (25/11/2021).

Patty mengatakan, untuk penetapan Upah Minimum Kota Ambon ini, mengacu dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang detailnya didalam Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang upah.

Dikatakan, dalam melakukan penetapan, indikator yang digunakan Dewan Penetapan Upah yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku dan disparitas harga untuk Provinsi Maluku.

Selain itu jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga yang bekerja, dan nilai UM Kota Ambon tahun 2020.

Baca Juga :   Surat Edaran Keluar, Kafe dan Warung di Ambon Boleh Beroperasi hingga Pagi Buta

“Dalam Dewan Pengupahan itu ada unsur-unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga dari statistik. Karena di dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 , harus ada data-data yang bersumber dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini statistik kota, sehingga data-data tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, disparitas harga, dan lain-lain, yang dipakai dalam rumus penetapan upah minimum kota,”tandasnya.

Setelah ada kesepakatan Upah Minimum Kota Ambon ditetapkan Patty mengatakan nantinya akan diusulkan ke Wali kota Ambon untuk dimminta persetujuan pengesahan dari Gubernur Maluku yang nantinya dibuat dalam SK Gubernur Maluku.

Baca Juga :   Serbu Pasar Mardika Wali Kota dan Pejabat Pemkot Borong Dagangan PKL

“Rapat juga dihadiri dinas terkait antara lain, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan, Dinas Perindag dan Dinas Perhubungan,”ungkapnya. (KPL)

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait