Lanud dan Kejati Maluku Teken MoU Perdata dan TUN, Tujuannya Apa?

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Pangkalan TNI AU (Lanud) Pattimura dan Kejaksaan Tinggi Maluku tandatangani nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

MoU ini ditandatngani langsung oleh Danlanud Pattimura, Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal di ruang kerja Kajati Maluku, Selasa (16/11/2021).

Danlanud Pattimura Ambon, Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo mengatakan MoU ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan pedata yang bisa saja muncul di kemudian hari terkait dengan pengamanan aset Negara yang dilakukan TNI AU di Maluku.

“Khususnya dalam hal ini kalau Lanud Pattimura adalah pengamanan aset, tanah-tanah yang dikuasakan kepada Pemerintah Republik Indonesia kepada TNI Angkatan Udara dalam hal ini Lanud Pattimura,” katanya kepada wartawan usai penandatangan MoU.

Dia mengatakan aset negara yang dikuasakan negara kepada Lanud tersebar di beberapa tempat di Maluku, seperti di Kota Ambon, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Namlea, Pulau Buru, Amahai dan Pulau Seram serta di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Baca Juga :   Ditangkap di Jakarta, Burunan Korupsi Proyek Taman Kota Dijebloskan ke Rutan Ambon

Ia memastikan dengan MoU yang diteken itu berbagai masalah keperdataan yang timbul di kemudian hari akan dapat ditangani dengan baik.

Semanatara, Kajati Maluku, Undang Mugopal mengatakan disamping melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi, Kejati Maluku juga memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang yaitu menjadi kuasa daripada pemerintah ataupun lembaga pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalahan-masalah di bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara.

“Jadi fungsinya adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Barusan sudah ditandatangani MoU dengan Pak Danlanud untuk kedepannya mengantisipasi dan juga kalau ada permasalahan hukum,” ujarnya.

Menurutnya dengan MoU tersebut, Kejati Maluku akan mewakili Negara untuk menangani setiap masalah pedata baik secara litigasi maupun non litigasi.

Baca Juga :   Jajaki Kerjasama Perdata dan TUN, Direktur PTPN Temui Kajati Maluku

“Kami dari Kejaksaan Tinggi siap untuk mewakili baik di litigasi (jalur pengadilan) maupun non litigasi terkait permasalahan keperdataan maupun TUN,”jelasnya. (KPL)

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait