Korupsi Dana BOS Rp 2,2 Miliar, Mantan Kepsek SMK Negeri 1 Ambon Dijebloskan ke Bui

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ambon, Steven Latuiamalo yang juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015-2018 ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (11/11/2021).

Tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Maluku selama kurang lebih delapan jam lamanya terkait peran dan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Usai menjelanai pemeriksaan, tersangka langsung digelandang petugas Kejati Maluku menuju mobil tahanan. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon sekira Pukul 18.00 WIT.

Aspidsus Kejati Maluku, M Rudi mengatakan pemeriksaan terhadap tersangka berlangsung selama kurang lebih delapan jam sejak Pukul 09.00-18.00 WIT. Dalam pemeriksaan itu, tersangka dicecar lebih dari 100 pertanyaan.

“Pemeriksaan tersangka dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus tersebut,” kata Rudi kepada wartawan, Kamis petang.

Rudi mengaku dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang ditemukan tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana BOS SMKN 1 Ambon tahun anggaran 2015 hingga 2018.

Menurut Rudi dari hasil audit BPKP Provinsi Maluku, perbuatan tersangka menyebabkan terjadi kerugian Negara sebesar Rp 2,2 miliar.

Baca Juga :   Jamin Asis Hentihu Sebagai Bupati Buru, Gubernur Murad: Saya Bukan Tipe Orang yang Ngomong Pagi Lain Sore Lain

“Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan tipikor Ambon,” jelasnya.

Adapun, modus dugaan korupsi dalam kasus itu yakni tersangka melakukan pertanggung jawaban fiktif pengelolaan dana BOS tanpa melibatkan peran dewan guru.

Selian itu, tersangka juga melakukan penjualan beberapa aset milik sekolah yang diadakan melalui dana BOS. Sejumlah aset tersebut berupa printer bekas dan laptop bekas serta beberapa aset lainnya.

“Tersangka dijerat Pasal 2, jo Pasal 3, jo Pasal 18 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dalam UU No 21 tahun 2001, jo pasal 55 ke-1 KUHPidana,” pungkasnya.

Baca Juga :   Ditangkap di Jakarta, Burunan Korupsi Proyek Taman Kota Dijebloskan ke Rutan Ambon

Sementara kuasa hukum tersangka, Abdul Sukur Kaliky mengaku heran dalam perkara tersebut, karena hanya kliennya yang dijadikan sebagai tersangka.

Abdul Sukur meyakini bahwa ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Ia pun menyebut seharusnya dua orang bendahara BOS di sekolah itu juga ikut dimintai pertanggung jawabannya.

“Sebagai kuasa hukum kami meminta kejaksaan harus objektif. Sepengetahuan kami yang namanya korupsi itu tidak bisa perorangan, biasanya dilakukan berjamaah atau beberapa orang,” katanya. (KPL)

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait