Ini yang Dilakukan KPK Selama Sepekan Berada di Maluku

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi di Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Maluku,.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan beberapa kegiatan yang dilakukan di Maluku hingga sepekan ke depan di antaranya, Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku dengan Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Forkompimda Se-Maluku.

Selanjutnya rakor dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polda dan Kejati beserta jajaran,  Rakor dengan DPRD Provinsi Maluku,  Rakor Dunia Usaha dengan KAD Provinsi Maluku, serta Rapat Monitoring Evaluasi Aset dan Pendapatan Daerah di Pemkab Buru dan Buru Selatan.

Maryati menyebut rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kedelapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Baca Juga :   Wali Kota Apresiasi Langkah KPK Optimalisasi Pajak Daerah

“Dalam pelaksanaannya, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga dengan DPRD. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislative,” kata Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Khususnya terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, titik rawan korupsinya antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, atau alokasi pokir yang tidak sah. Sebagian besar titik rawan ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif.

Baca Juga :   KPK Ingatkan Anggota DPRD Maluku Tidak Boleh Korupsi

KPK juga mendorong optimalisasi peran dunia usaha dalam pencegahan korupsi. Dalam rangkaian kegiatan di Maluku kali ini, KPK akan menyelenggarakan Rakor Dunia Usaha dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Maluku.

“KPK mendorong adanya lingkungan pencegahan korupsi yang mendukung peningkatan ekonomi dan pendapatan bagi masing-masing daerah. Untuk mencapai hal tersebut dibentuk Advisory Committee pada level daerah dan level nasional. Pada level daerah dibentuk Komite Advokasi Daerah dan pada level nasional Komite Advokasi Nasional,” ungkapnya.

KAD merupakan media komunikasi yang menjembatani antara pemerintah daerah, Kamar Dagang, LSM, akademisi, dan asosiasi bisnis untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan adil sebagai upaya pencegahan korupsi.

KPK kata Maryati memandang sektor swasta dan korporasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Data KPK per Desember 2020 menunjukkan hampir 70 persen kasus korupsi melibatkan pelaku usaha, baik itu swasta maupun BUMN dan BUMD, pejabat publik dan legislatif.

“Selain itu, berdasarkan hasil riset Transparency International didapatkan data bahwa hanya 38 persen korporasi di dunia yang memiliki program pencegahan korupsi,” ujarnya.

Baca Juga :   KPK Ingatkan Anggota DPRD Maluku Tidak Boleh Korupsi

Sementara itu, terkait fokus area manajemen aset daerah, KPK bersama BPN, Kanwil dan Kantah serta Jamdatun memfasilitasi upaya pemda untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan melakukan penertiban aset-aset bermasalah. (KPL)

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait