Gubernur Murad Sebut Korupsi di Dunia Usaha Disebabkan karena Perizinan yang Berbelit

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Gubernur Maluku, Murad Ismail menyebut korupsi  merupakan kejahatan luar biasa  yang terjadi hampir di semua sektor, termasuk juga dunia usaha.

Menurutnya korupsi sangat mengganggu iklim bisnis dan usaha, serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara, karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Jika dicermati dengan seksama, sebagian besar kasus korupsi yang menimpa dunia usaha, baik pengusaha swasta dan korporasi disebabkan karena berbelitnya perizinan, praktek suap dan gratifikasi yang melibatkan juga pejabat publik,” kata Murad dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku, yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/11/2021).

Menurut Gubernur, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara masif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu, rapat koordinasi yang dilakukan bersama KPK dengan melibatkan para pelaku dunia usaha asosiasi dunia usaha tentunya merupakan momentum strategis untuk membangun sinergi antar pihak dalarxm mencegah korupsi di sektor dunia usaha di Maluku.

“Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor dunia usaha harus dilakukan dengan membenahi perangkat hukum, dan birokrasi serta sistim pelayanan perizinan dan investasi, sehingga dunia usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik dan tidak ditemui celah, yang memungkinkan bagi pengusaha dan korporasi untuk melakukan praktek suap dan gratifikasi dalam memuluskan urusan bisnisnya,” ungkap Murad.

Baca Juga :   Dubes Negara Seychelles Undang Gubernur Maluku Bahas Investasi Ekomaritim

Murad menjelaskan, niat baik untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, dengan memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Sehingga kita terhindar dari kemungkinan untuk memanfaatkan kesempatan dan/atau dimanfaatkan oleh orang lain, untuk memperkaya diri sendiri dan  atau kelompok tertentu serta merugikan pihak lain dan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :   MEA Siap Kelola 10 Persen PI Blok Masela, Gubernur Maluku: Pemprov tak Akan Lampaui Kewenangan

Sebagai wujud komitmen Bersama, maka akan dilangsungkan penandatanganan Deklarasi Antikorupsi oleh kalangan dunia usaha yang disaksikan langsung oleh pimpinan KPK.

Murad berharap, komitmen tersebut dapat mendukung sepenuhnya langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di provinsi Maluku, sehingga iklim berusaha semakin sehat dan kondusif tanpa korupsi.

Murad Ismail juga memastikan Pemprov Maluku siap untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi di wilayah Maluku.

“Kami instruksikan seluruh jajaran aparatur provinsi, kabupaten, kota untuk menindaklanjuti komitmen antikorupsi ini dengan melakukan langkah-langkah terstruktur dan sistematis guna mencegah dan memberantas korupsi dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Rakor pemberantasa korupsi terintegrasi ini sendiri dihadiri Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, Direktur koorsup wilayah I Brigjen Pol Didik Wijanarko, Forkopimda Maluku. (KPL)

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait