Warga Suli Tolak Pembangunan Fasilitas Limbah B3, Ini Alasannya

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan menolak secara tegas proyek pembangunan fasilitas limbah B3 di desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Penolakan terhadap pembangunan fasilitas limba B3 itu dilakukan lantaran pembangunan proyek yang menelan anggaran dari APBN senilai Rp 7,7 miliar tersebut belum mengantongi analisa dampak lingkungan atau Amdal.

Padahal proyek itu berisiko tinggi terhadap keruskaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Alasan lainnya lokasi proyek berada di daerah resapan air dan juga dekat dengan permukiman warga.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Suli, Simon Luhulima mengatakan pembangunan proyek itu juga dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku kepada masyarakat.

“Kami warga Negeri Suli secara keseluruhan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi rencana pembangunan fasiliutas limba B3, dan lokasi pembanguna  fasilitas tersebut berdekatan dengan lokasi pembangunan kampus UKIM dan permukiman warga serta lokasi wisata Talaga Tihu dan juga kompleks Rindam TNI,” kata Simon kepada wartawan di Ambon, Kamis (21/10/2021),

Dia mengakui lokasi pembangunan limbah medis tersebut berada di daerah resapan air dan juga lahan minyak kayu putih dan berdekatan dengan hutan sagu milik desa. Proyek pembangunan telah berjalan tapi masyarakat tidak penah mengetahui Amdal dari proyek itu.

“Kita semua masyarakat termasuk para tetua adat, ketua-ketua RT dan warga yang ada di perantauan hingga luar negeri menolak pembangunan limbah medis tersebut,” kata Simon smabil menunjukkan dokumen tandatangan penolakan dari warga.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, sebagian warga Desa Suli juga telah melakukan unjuk rasa di kantor Balai Desa Suli dan juga di lokasi proyek pembangunan faslitas limbah medis itu.

Menurut Simon alasan lingkungan dan dokumen Amdal, lokasi proyek tersebut juga sesuai pengumuman tender di LPSE yang disetujui kementrian Lingkungan Hidup bukan berada di Desa Suli tapi di Wayame.

“Lokasi pembangunan tidak masuk dalam rencana tata ruang wilayah di desa kami, lokasi awal tempat pembangunan sesuai pengumuman tender di LPSE kementrian lingkungan hidup berlokasi di Wayame dan bukan di Suli kita punya bukti lokasi,” tegasnya.

Sementara Sekretaris  Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Suli Nataniel Lainsamputty mengatakan bahwa persoalan pembangunan fasilitas limbah medis di Suli tidak sesuai tahapan dan cacat prosedur.

“Bagi kami sudah cacat prosedur termasuk dari aspek lingkungan cacat, kenapa kami bilang  cacat karena sesuai undang-undnag 32 Tahun 2009 maupun PP 22 tahun 2001 serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 tentang penyelnggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa jenis usaha yang berisiko tinggi itu wajib mengantongi Amdal,” tegasnya.

Nataniel mengaku sangat menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku karena beralasan proyek pembangunan faslitas limba medis yang belum mengantongi tanpa Amdal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Saat pertemuan di kantor gubernur Maluku beberapa hari lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan karena ada pendekatan kebijakan, ini tidak bisa. Terkait dengan pengelolaan limba B3 ini sudah diatur jelas regulasinya,” tegasnya.

Warga mengaku dinas lingkungan hidup yang bertanggung jawab atas proyek tersebut harusnya paham bahwa proyek yang memiliki dampak risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan maupun kesehatan masyarakat harus dapat diperhatikan dnegan baik.

“Proses pentahapan dalam proyek itu diabaikan oleh pemda melalui dinas lingkungan hidup. Kami sangat menyesalkan ini, dinas lingkungan hidup seharusnya memberi contoh kepada masyarakat bahwa proyek pemerintah itu harus mentaati apa yang diamantkan oleh peraturan pemerintah atau menteri terkai,” kata tokoh masyarakat Suli, Jummy Sitanala.

Jimmy mengaku terkait masalah itu, pihaknya telah melayangkan surat penolakan secara resmi ke Kementrian Lingkungan Hidup dan juga Komisi IV DPR RI.

Ia menilai pemda Maluku lewat dinas lingkungan hidup sangat ceroboh dalam pembangunan proyek tersebut yang dilakukan tanpa prosedur dan mengamabikan aspek lingkungan.

“Apalagi ini proyek dari lingkungan hidip harusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup, kita masyarakat mendorong dan mengsuport tapi kita lihat semua aturan diabaikan, jadi kita tetap satu komitmen kita menolak,” tegasnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta mengakui proyek pembangunan fasilitas limbah B3 itu sangat penting bagi warga di Maluku untuk menangani persoalan limba medis.

“Tidak perlu khawatir karena alatnya ini sangat canggih dan ramah lingkungan, jadi tidak ada masalah,” ujarnya.

Soal kebijakan pembangunan fasilitas limbah B3 di Desa Suli  yang dilakukan tanpa mengantongi Amdal terlebih dahulu itu terjadi lantaran situasi pandemi Covid-19.

“Jadi arahan kementrian ke kami nanti pada saat mau operasional baru bikin dokumen Amdal,” ujanrya.

Proyek pembangunan fasilitas limbah B3 ini sendiri dianggarkan dari APBN senilai Rp 7,7 miliar.

Roy mengaku pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat namun karena situasi pandemi maka tidak semua warga yang datang.

“Untuk lokasinya memang betul disetujui oleh kementrian itu di Wayame, tapi setelah kita lakukan proses pembebasan lahan pemilik lahan meninggal dunia jadi kita dapat di Suli dan itu tanahnya jelas ada sertivikat,” katanya.

Ia berharap warga Desa Suli agar memahami kondisi tersebut dan mendukung pembangunan fasilitas tersebut karena fasilitas itu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Maluku.

“Saat ini pembangunan dihentikan sementara setelah ada aksi protes dari warga, kita berharap semua bisa berjalan kembali,” ujarnya. (KPL)

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait