5 Kabupaten di Maluku Masuk Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon, Rabu (13/10/2021).

Dalam kunjungan itu, wakil presiden bersama rombongan ikut menggelar rapat koordinasi dengan gubernur Maluku, Murad Ismail dan sejumlah bupati di Kantor Gubernur Maluku.

Rapat koordinasi itu dilakukan untuk membahas sejumlah masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim di wilayah Maluku.

Menurut Ma’ruf Amin, anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 500 triliun.

Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran.

“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten,” ungkapnya.

Wakil Presiden mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera.

Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Baca Juga :   Gelombang Tinggi Pelayaran Fery Ambon-Namlea Dihentikan Sementara

Sebagaimana arahan Presiden yang telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024, maka pada tahun 2021 telah ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di 7 provinsi.

Khusus untuk Provinsi Maluku ditetapkan lima kabupaten prioritas yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

Baca Juga :   KPU Maluku Berduka, Mantan Anggotanya Meninggal Dunia

“Jadi ada lima kabupaten di Maluku yang masuk skala prioritas,” ujarnya.

Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, yang lebih rendah dibandingkan ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 US dollar PPP per kapita per hari.

Berdasarkan ukuran tersebut total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa, Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa.

Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa, serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa. (KPL).

Berita Terkini

Pesan Mengharukan Briptu Elizer ke Istri Sebelum Ditemukan Tewas Gantung Diri

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Seorang Anggota Satlantas Polres Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Briptu EB (28) alias Elizer ditemukan tewas diduga bunuh...

Berita Terkait