Uang Hasil Korupsi BBM Senilai 81 Juta Dikembalikan ke Jaksa

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Fritz Nalle mengungkapkan ada sejumlah saksi yang telah mengembalikan uang hasil korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon.

Uang hasil korupsi yang dikembalikan kepada penyidik itu mencapai Rp. 81.370.000.

“Penyidik menerima pengembalian uang atas kasus korupsi sejumlah Rp 81 juta yang diterima dari sejumlah saksi,” ujarnya di Kejaksaan Negeri Ambon, Senin (7/6/2021).

Dia menjelaskan pengembalian dana itu dilakukan para saksi pada Selasa (1/6/2021) dan Rabu (3/6/2021). Pengembalian uang tersebut atas kesadaran dan kepatuhan para saksi kepada penyidik tanpa paksaan.

“Jadi, uang ini merupakan pengembalian dari para saksi, karena ada penggunaan uang diluar peruntukannya,” katanya.

Dia enggan memebeberkan siapa saja saksi yang telah mengembalikan uang tersebut hasil korupsi tersebut.

Kasus dugaan korupsi BBM di dinas LHP tahun 2019-2020 senilai Rp 5,6 miliar diyakini telah merugikan keuangan Negara lebih dari Rp 1 miliar.

Tiga orang telah ditetapkan dalam kasus tersebut, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahaan Kota Ambon, Lucia Izack.

Baca Juga :   Korupsi Dana BOS Rp 2,2 Miliar, Mantan Kepsek SMK Negeri 1 Ambon Dijebloskan ke Bui

Selain itu Pejabat Pembuat Komitmen, Mauritsz Yani Talabessy dan mantan manajer SPBU Belakang Kota, Ricky M Syauta.

Penetapan tersangka ketiganya diumumkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Dian Frits Nalle kepada waratwan, Senin (7/6/2021).

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Ambon menetapkan kepala dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon, Lucia Isack dan dua orang lainnya yakni Kepala Seksi Pengangkitan Bidang Kebersihan, Mauritsz Yani Talabessy dan seorang mantan manajer sebuah SPBU di Ambon, Ricky M Syauta sebagai tersangka, Senin pagi tadi.

Ketiganya ditetapklan sebagai tersangka karena diduga telah menyelewengkan anggaran penggunaan BBM tahun 2019-2020 senilai Rp 5,6 miliar.

Baca Juga :   Demo Dana MTQ, Jasamara Desak Kejati Periksa Sekda Buru Selatan

Dalam kasus itu Negara dirugikan lebih dari Rp 1 miliar.
Saat ini Kejari Ambon masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku untuk menghitung nilai kerugian penggunaan BBM tahun 2020. (KPL)

Berita Terkini

Guru SD di Buru Selatan Perkosa Cewek ABG, Setelah Pergoki Korban Lagi Begituan Sama Pacarnya

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-LOS, seorang oknum guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Maluku dilaporkan ke polisi karena diduga...

Berita Terkait