Tekanan Terus Meningkat, SNP Pembela HAM Dikonsultasikan di Ambon

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Pembela Hak Asasi Manuasi (HAM) memiliki peran penting dalam pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusian. Namun, tekanan terhadap pembela HAM terus meningkat dengan berbagai cara.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Nasional (Komnas) HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) pembela HAM. SNP ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi non pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta masyarakat umum.

Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Komnas HAM melakukan konsultasi publik SNP Pembela HAM yang berlangsung di Swiss-belhotel Ambon, 9-11 Juni 2021. Perwakilan akademisi, pemerintah daerah, dan NGO/LSM hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.

“Kami berkewajiban memastikan masyarakat terpenuhi haknya untuk berpartispasi, menyampaikan pendapat dan ekspresinya, supaya nanti SNP ini memiliki legitimasi yang kuat, karena SNP ini akan kembali kepada masyarakat dan penyelenggara negara,”ujar Kepala Biro Pemajuan HAM Komnas RI, Mimin Dwi Hartono dalam rilis tertulis diterima Kampiun.co.id, Senin (14/6/2021).

Hartono mengakui, ada banyak masukan dari akademisi, NGO/LSM, dan pemerintah.

Baca Juga :   Kasus Wartawan Dipukul Saat Meliput, Komnas HAM Surati Bupati SBB, Terlibat?

“Selama konsultasi publik SNP di Ambon, kami anggap sudah mewakili aspirasi dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Sehingga akan kami pakai untuk menyempurnakan dan memperbaiki draft SNP ini. Jadi terpenting adalah muatan komprehensifnya, dan bisa diterapkan,” imbuhnya.

Andi Mutaqin, penyusun ahli SNP mengatakan, tujuan SNP Pembela HAM untuk memberikan penilaian, pemaknaan, petunjuk atas kaidah-kaidah peristiwa HAM, memudahkan, memahami dan menerapkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan serta perlindungan pembela HAM.

“Ini akan menjadi panduan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, penyusunan perundang-undangan, pihak swasta dan kita sebagai masyarakat sipil,” jelasnya.

Sementara Guru Besar Hukum Universitas Pattimura, John Dirk Pasalbessy mengatakan, masih ada gap antara aturan yang diberlakukan dengan kepentingan masyarakat, bahkan terkadang didiskriminasi.

Baca Juga :   Kasus Wartawan Dipukul Saat Meliput, Komnas HAM Surati Bupati SBB, Terlibat?

“Saya melihat masyarakat sipil punya kepentingan yang sangat banyak dan harus diperjuangkan, dan bisa lewat SNP Pembela HAM ini karena semangatnya adalah sebuah gerakan moral,” jelasnya.

Sisi lain, Prof. Non Sahusilwane berharap, SNP Pembela HAM nantinya diadopsi untuk pembuatan peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur, bupati, dan walikota bahkan hingga ke desa.

“Tujuannya agar memstimulus, bahwa pembela HAM ini tidak merasa sendiri, tetapi ada banyak yang membantu dia. Sehingga mamaksimalkan tugasnya sebagai pembela HAM,” tandasnya. (DBA)

Tekanan Terus Meningkat, SNP Pembela HAM Dikonsultasikan di Ambon

Berita Terkini

Anggap Kedes Meyano Langgar Aturan, Fatlolon : Tersangka Korupsi Malah Dipertahankan

AMBON, KAMPIUN.CO.ID – Pelajar asal Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alfin Fatlolon, angkat bicara terkait proses...

Berita Terkait