Sebelum Jadi Tersangka Kadis LH Usul Pensiun Dini, Wali Kota: Dia Sudah Feeling

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon, Lucia Isack telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2019-2020 senilai Rp 5,6 miliar.

Penetapan Lucia sebagai tersangka diumumkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Dian Frits Nalle kepada waratwan, Senin (7/6/2021).

Selain Lucia, Kejari Ambon juga ikut mengumumkan dua tersangka lain yakni Kepala Seksi Pengangkitan Bidang Kebersihan, yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Mauritsz Yani Talabessy dan seorang mantan manajer sebuah SPBU di Ambon, Ricky M Syauta.

Terkait penetapan Lucia sebagai tersangka, Pemerintah Kota Ambon langsung mengambil langkah untuk menunjuk pelaksana tugas di Dinas LHP.

“Bukti dari komitmen dan pemnghormatan (hukum) itu kita sudah tetapkan Plt untuk menjalakan tugas sambil menunggu ibunya memberikan perhatian kepada penanganan masalah itu,” ungkapnya kepda wartawan di Ambon, Senin.

Ia pun mengakui sebelum ditetapkans ebagai tersangka, Lucia telah mengusulkan pension dini ke pemerintah Kota Ambon.

“Jadi jauh sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka dia sudah mengajukan surat pengajuan pension dini,” ujarnya.

Baca Juga :   Korupsi Anggaran BBM, Kadis Lingkungan Hidup Ambon Ditetapkan Jadi Tersangka

Richard menyampaikan pengusulan pension dini itu kemungklinan sebagai bentuk antisipasi dari Lucia yang meyakini dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi beliau sudah antisipasi beliau mengajukan pensiun dini, mungkin beliau punya feeling ya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Ambon menetapkan kepala dinas lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon, Lucia Isack dan dua orang lainnya yakni Kepala Seksi Pengangkitan Bidang Kebersihan, Mauritsz Yani Talabessy dan seorang mantan manajer sebuah SPBU di Ambon, Ricky M Syauta sebagai tersangka, Senin pagi tadi.

Ketiganya ditetapklan sebagai tersangka karena diduga telah menyelewengkan anggaran penggunaan BBM tahun 2019-2020 senilai Rp 5,6 miliar. Dalam kasus itu Negara dirugikan lebih dari Rp 1 miliar.

Baca Juga :   2 Tersangka Korupsi Dana Retribusi Pasar Mardika Dijebloskan ke Bui

Saat ini Kejari Ambon masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku untuk menghitung nilai kerugian penggunaan BBM tahun 2020. (KPL)

Berita Terkini

Pratu BK yang Pukul KO 2 Polisi di Pos Mutiara Itu Petinju?, Ini Penjelasan Kodam

Oknum TNI yang Berkelahi dengan Polisi Dibilang Petinju, Begini Penjelasan Kodam Pattimiura AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sejumlah foto dan video Pratu BK, oknum TNI...

Berita Terkait