Pengelolaan Keuangan SBB Amburadul, Wabup Dinilai Gagal Jalankan Tugas

Baca Juga

AMBON, KAMPIUN.CO.ID – Selama sepuluh tahun memimpin sebagai bupati Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, Jacobus F. Puttilehalat dimasa pemerintahannya disebut menanggalkan sejumlah masaalah, diantaranya pengelolaan keuangan daerah yang amburadul.

Mantan bupati SBB itu juga disebut selama masa kepemimpinanya intens mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dengan opini Disklaimer. Atas penilaian BPK itu dinilai praktek korupsi dimasa pemerintahannya itu sangat tinggi.

“ Daerah ini selama 10 tahun lalu mengalami pengelolaan keuangan yang luar biasa amburadul, akibatnya selama itu pula, BPK memberi opini Disklaimer. Dimana kondisi itu berarti tingkat Korupsi juga sangat tinggi,” kata Bupati SBB, M. Yasin Payapo dalam keterangan tertulis diakun facebook pribadinya bernama Muhammad Yasin Payapo yang dirilis sekira enam jam yang lalu.

Selain menyoroti kepemimpinan mantan bupati dua periode itu, Bupati Yasin dalam keterangannya juga mengomentari kinerja bawahannya yang dinilai belum berhasil menjalankan tugas yang diberikan. Diantara tugas yang diberikan bupati Yasin adalah perihal penarikan asset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Menurutnya asset daerah di SBB pasca kepemimpinan Jacobus F. Puttilehalat sukar diurai,  seperti mencoba menarik benang merah yang kusut dan enggan dilakukan bawahannya. Atas kondisi itu, memulai masa pemerintahannya pasca dilantik 2017 lalu, memberi tugas kepada wakilnya, Timotius Akerina sebagai koordinator Penarikan Aset Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan Koordinator Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBB.

Sepertinya tugas yang diamanahkan itu tidak membuahkan hasil lantaran wakil bupati disebut terlalu sibuk, sehingga terpaksa tanggunjawab dua hal tersebut kata bupati terpaksa diambil alih.

“ Beliau terlalu sibuk, sehingga dua hal tersebut terpaksa saya ambil alih di tahun 2018, karena sudah menjadi komitmen saya untuk mengeluarkan daerah ini dari stigma merah BPK, “ ujarnya.

Kata dia, pernyataanya itu penting disampaikan menepis opini liar yang sengaja dibangun oleh beberapa pihak dengan maksud-maksud tertentu, ia juga menepis tudingan public atas posisi wakil bupati yang tidak diberi peran.

“ Bahwa saya tidak memberikan peran kepada Pak Wakil Bupati itu tidak benar adanya,” tepisnya.

Dia mengaku dengan mengambil alih tugas wakil bupati itu, kini sejumlah aset yang bergerak bisa ditarik. Keberhasilannya itu kata bupati berkat koordinasi yang baik dengan pihak kejaksaan dan kepolisian meski kerap mengalami beberapa kendala namun bisa diselesaikan.

Dijelaskan, aset-aset tersebut ada yang digunakan sebagai mobil rental dan ada juga yang sudah mengalami kerusakan. Aset-aset bergerak tersebut langsung diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah dan BPKAD sebagai otoritas atas Aset Daerah.

Bupati juga sudah berkali-kali memerintahkan kepada Sekda dan BPKAD apabila sudah tidak layak dipakai, segera untuk dilakukan pelelangan agar dapat bernilai dan masuk ke Kas Daerah, namun, hingga kini aset-aset ini tak kunjung  dilakukan pelelangan.

“ Saya tidak mengerti apa alasannya dibuat berlama-lama ditaruh di halaman Kantor Bupati. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa tambah rusak, “ ujarnya penuh tanya. (K-B)

Pengelolaan Keuangan SBB Amburadul, Wabup Dinilai Gagal Jalankan Tugas

Berita Terkini

Anggap Kedes Meyano Langgar Aturan, Fatlolon : Tersangka Korupsi Malah Dipertahankan

AMBON, KAMPIUN.CO.ID – Pelajar asal Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alfin Fatlolon, angkat bicara terkait proses...

Berita Terkait