Kasus Mobiler Fiktif Terungkap, ASN di Aru Jadi Korban, Gaji Ditahan hingga Dilarang Bertugas

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Boy Alexander Darakay menjadi korban kebijakan atasannya.

Selain diberi sanksi, Boy juga tak bisa menerima gaji atas kebijakan sewenang-wenang pimpinannya.

Kasus yang menimpa Boy itu diduga kuat berhubungan erat dengan terungkapnya kasus pengadaan mobiler fiktif tahun 2019 di Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru.

Menurut Boy masalah yang menimpanya itu diduga karena adanya unsur ketidaksukaan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, Jhon Tabela, kepadanya menyusul terbongkarnya dugaan proyek mobiler fiktif di dinas tersebut.

”Tak ada ketentuan, jika seorang ASN diberikan sanksi teguran disiplin satu disertai gajinya juga ditahan. Ini kan sudah melebihi kewenangan. Saya hanya butuh keadilan,” ujar Boy via telepon seluler, Rabu, (9/6/2021).

Dia mengungkapkan penahanan gaji disertai sanksi disiplin kepadanya tak sesuai mekanisme. Ia mencontohkan sanksi disipilin berupa teguran satu yang diberikan kepadanya, tanpa melalui mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan tiba-tiba menjatuhkan sanksi, Mei 2021.

Menurut Boy, atasannya beralasan sanksi yang diberikan kepadanya itu lantaran ia tidak mengikuti apel pagi setiap senin dan apel rutin di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru.

Baca Juga :   6 Bulan Bebas, Kabupaten Aru Kembali Diserang Virus Corona, 3 Terpapar

Menurutnya pertimbangan itu tidak berlasan karena di masa pandemic ada aturan yang mengatur jam kerja pegawai,”Padahal masa pandemi ini, ada pengaturan masuk jam kerja,” jelasnya.

Surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Aru yang mengatur aturan masuk kerja di masa pandemic Covod-19 itu bernomor: 008/412 tangga 4 Juni 2021 perihal perihal pengaturan jam kerja. Ketentuan surat ini berlaku sejak 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021.

Ada empat point penting dalam surat itu, diantaranya satu melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan di tempat kerja/perkantoran sesuai mekanisme masing-masing, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat di tempat kerja/kantor masing – masing.

Baca Juga :   6 Bulan Bebas, Kabupaten Aru Kembali Diserang Virus Corona, 3 Terpapar

Selanjutnya, menghindari penumpukan kerumunan orang di tempat kerja/kantor masing – masing dan keempat Pimpinan OPD dihimbau untuk lebih mengintensifkan penegakan 5 M kepada ASN dan Honorer di tempat kerja /kantor masing-masing.

Anehnya, kata dia pada 8 Juni 2021 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru kembali mengeluarkan surat Teguran Nomor 560/40, karena belum melaporkan LHKPN ke Inspektorat.

”Inikan lucu, bagaimana saya mau ke kantor padahal ada surat edaran pengaturan jam kerja itu justeru saya kembali diberikan sanksi. Pak Kepala Dinas melampuai kewenagan dan terkesan mencari kesalahan saya” jelasnya.

Boy menambhakan, dia mendapatkan informasi lewat pesan WhatsApp dari bendahara bahwa sudah gajian. Namun, gaji bulan Juni 2021 ditahan atas perintah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Boy yang juga pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Aru ini menduga alasan penahanan gaji dan samksi kepadanya itu hanyalah dibuat-buat.

Ia menduga alasan kuat ia diperlakukan seperti itu setelah terbongkarnya pengadaan mobiler fiktif tahun 2019 di Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Ara.

Baca Juga :   2 Anggota Polisi di Aru Dipecat, Satunya Disersi dan Satunya Lagi Terlantarkan Istri

Kursinya dan meja itu dibuat seolah-olah barang pengadaan baru dan cat pilox. Padahal diduga diambil dari Balai Latihan Kerja (BLK) Dobo.

Selain itu, juga dugaan biaya service kendaraan mobil milik Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, biayanya puluhan juta rupiah.

“Diketahui sejak 2019, mobil tidak ada lagi di Kota Dobo sudah di servis di Kota Tual hingga 2021, tidak pernah kembali,” tandasnya.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, Jhon Tabela yang dikonfirmasi membantah tuduhan itu.

Dia mengatakan, surat teguran disiplin sudah sesuai peraturan berlaku. Untuk sanksi pembinaan, makanya ditahan gaji. Bahkan tak hanya untuk Boy Darkay saja, tapi sejumlah ASN dinas ini juga diberikan sanksi serupa.

Baca Juga :   Dibangun Setahun yang Lalu, Puskesmas Megah di Aru Rusak Parah Seperti Dihantam Gempa

”Tidak melaksanakan tugas makanya diberikan sanksi teguran dan pembinaan. Untuk itu gajinya di tahan,” tandasnya.

Disinggung terkait dugaan proyek mobiler fiktif itu, kata Tabela, itu tidak betul. Tabela juga mengaku bahwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan.”Dia sudah melaporkan saya, jadi silahkan saja” ujarnya. (KPL)

Berita Terkini

Pratu BK yang Pukul KO 2 Polisi di Pos Mutiara Itu Petinju?, Ini Penjelasan Kodam

Oknum TNI yang Berkelahi dengan Polisi Dibilang Petinju, Begini Penjelasan Kodam Pattimiura AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sejumlah foto dan video Pratu BK, oknum TNI...

Berita Terkait