Intimidasi Jurnalis Bukan Saja Preseden Buruk, Melainkan Membunuh Ruang Demokrasi

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID– Bentuk intimidasi yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, terhadap Mesya Marasabessy, jurnalis perempuan dari TribunAmbon.com dinilai bukan saja menjadi preseden buruk dalam dunia jurnalistik, melainkan membunuh ruang demokrasi di Indonesia.

Pernyataan tegas ini disampaikan Ihsan Reliubun, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Menurut Reliubun, Mesya bekerja untuk kepentingan publik, dan di Gedung DPRD Maluku itu, ada hak masyarakat untuk mendapat informasi.

“Informasi itu penting untuk masyarakat di Maluku, terutama dalam mengambil keputusan atas kebijakan yang ditawarkan ke publik,” kata Reliubun kepada Kampiun.co.id, Sabtu (5/6/2021).

Dia menegaskan, siapa pun tak boleh menghalangi kerja-kerja jurnalistik. Karena Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan bagi jurnalis. Dimana, dalam menjalankan profesinya, wartawan/junarlis mendapat perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 8 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Siapa pun yang menghalangi aktivitas wartawan yang bekerja untuk publik, siap berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Sebagai mahasiswa jurnalistik dan anggota Lembaga Pers Mahasiswa Lintas di IAIN Ambon, dia mengecam perilaku anggota DPRD yang tidak patuh terhadap Undang-undang tersebut .

Menurutnya, pelarangan meliput dan penghapusan produk jurnalistik bukan semata-mata masalah TribunAmbon.com atau Mesya, tapi soal profesi. Artinya, tugas jurnalis yang dilindungi undang-undang harus benar-benar dijalankan secara profesional tanpa ada intimidasi maupun kekerasan.

Baca Juga :   AJI Ambon Kecam Tindakan Anggota DPRD Maluku yang Menghapus Video Jurnalis TribunAmbon.com

Problem di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Jumat kemarin (4/6/2021) itu merupakan sikap arogan anggota Dewan. Sehingga diharapkan sikap tersebut tidak boleh terulang, sebab larangan itu bisa berefek ke tindakan yang lebih serius.

“Artinya, bisa merangsang siapa pun untuk bertindak serupa, dan berlaku semena-mena terhadap jurnalis,” katanya.

Dia mengungkap, Maluku punya catatan buruk soal kejahatan terhadap jurnalis.

Baca Juga :   Dinilai Arogan, LBH Pers Kecam Anggota DPRD Maluku yang Paksa Jurnalis Hapus Hasil Liputan

“Pemimpin Redaksi Tabloid Pelangi Alfred Frets Mirulewan dan kontributor Sun TV Ridwan Salamun dibunuh ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik,” ungkapnya.

Bukan saja itu, pemukulan dan perampasan alat kerja jurnalis juga pernah terjadi kepada mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan wartawan Rakyat Maluku, Sam Hatuina.

Dia meminta agar intimidasi dan perilaku seperti preman itu tidak harus terulang. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus bersikap ramah, bahkan ketika mereka sedang dikritik.

“Undang-undang sudah mengatur soal hak narasumber. Jika suatu waktu kedapatan karya jurnalistik di surat kabar, televisi, radio, atau platform digital lainnya tidak proporsional, mereka boleh melayangkan hak jawab,” jelasnya.

Media telah menyiapkan ruang tersebut, dan jika tidak dilayani, bisa melapor ke Dewan Pers. Jalur-jalur itu sudah diatur dengan jelas.

“Saya mengajak organisasi wartawan, akademikus, mahasiswa, serta masyarakat, sama-sama bersuara membela dan menuntut proses hukum terhadap anggota DPRD yang melarang jurnalis menyiarkan aktivitas rapat terbuka dan memaksa penghapusan video,” pungkasnya. (DBA)

Berita Terkini

Pratu BK yang Pukul KO 2 Polisi di Pos Mutiara Itu Petinju?, Ini Penjelasan Kodam

Oknum TNI yang Berkelahi dengan Polisi Dibilang Petinju, Begini Penjelasan Kodam Pattimiura AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sejumlah foto dan video Pratu BK, oknum TNI...

Berita Terkait