IJTI Maluku Kecam Kasus Intimidasi Jurnalis di Kantor DPRD Maluku

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indinesia (IJTI) Maluku ikut mengecam keras kasus pengusiran disertai tindakan intimidasi yang dilakukan Ketua Komisi III DPRD Richard Rahakbauw terhadap seorang jurnalis Tribunambon.com saat sedang menjalankan tugas peliputan, Jumat (4/6/2021).

Aksi intmidasi terhadap jurnalis tribunambon.com yang diketahui bernama Mesya Marasabessy ini dilakukan Richard saat politisi Partai Golkar ini sedang memimpin rapat pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2021 yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD, Jumat pagi.

Selain membentak Mesya, Richard juga meminta staf Komisi III untuk menghapus video yang diambil oleh jurnalis perempuan tersebut.

“IJTI Maluku mengecam keras pengusiran, paksaan menghapus video liputan dan intimidasi oleh sejumlah Anggota DPRD Maluku terhadap jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy,” kata Ketua IJTI Maluku, Juhri Samaneri dalam keterangan pers yang diterima, Kampiun.co.id, Jumat malam.

Menurut Juhri berdasarkan laporan yang diterima pihaknya dari tribunambon.com, kejadian itu menimpa korban pada Pukul 11.52 WIT.

Awalnya, kata Juhri, Mesya merekam video pembicaraan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Muhammad Marasabessy dalam rapat terbuka tersebut.

Pada saat sedang merekam pembicaraan itu, salah satu anggota Komisi III DPRD, Ayu Hasanusi memanggil Mesya dan bertanya kepadanya soal statusnya.

Baca Juga :   Akui Salah, RR Minta Maaf ke Insan Pers

Setelah diketahui jawabannya bahwa ia merupakan jurnalis TribunAmbon.com, Ayu Hasanusi kemudian memberikan interupsi kepada Ketua komisi III yang saat itu sednag mempin rapat agar rapat tersebut tidak boleh diliput media.

Padahal rapat tersebut merupakan rapat terbuka sehingga sejumlah jurnalis yang bertugas di DPRD Maluku turut mengikuti untuk meliput rapat tersebut.

Selanjutnya, Richard Rahakbauw pun meminta kepada jurnalis bersangkutan agar menghapus video rekaman. Ia juga meminta salah satu staf DPRD untuk memeriksa telepon genggam yang digunakan jurnalis tersebut untuk merekam video.

Baca Juga :   Intimidasi Jurnalis Bukan Saja Preseden Buruk, Melainkan Membunuh Ruang Demokrasi

Sementara itu, Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy meminta agar rapat tersebut baiknya berlangsung tanpa diliput.

Akhirnya, Richard meminta seluruh jurnalis yang sedang meliput untuk keluar dari ruangan rapat. Namun usai kejadian ini, Richard akhirnya meminta maaf kepada jurnalis bersangkutan yang dibentaknya itu.

Ketua Divisi Advokasi IJTI Maluku, Muhamd Jaya Barends mengatakan sikap sejumlah anggota DPRD Maluku terutama Richard Rahakbauw, adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurutnya setap jurnalis yang sednag meliput dilindungi oleh undang-undnag, sebagaimana tertulis di Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

“Ini pelanggaran terhadap undang-undang, dan kami mengecam keras tindakan ini,” ujarnya.

Berikut lima butir pernyataan sikap IJTI Maluku atas insiden pengusuiran dan intimidasi terhadap jurnalis di Kantor DPRD Maluku:

1. Sikap sejumlah anggota DPRD terutama Richard Rahakbauw bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasiinformasi.

2. Tidak ada lagi pelarangan liputan, penghapusan materi liputan karena kerja jurnalistik diatur tegas dan jelas Undang-Pasal 6 di huruf d.melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan huruf c.memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Baca Juga :   IndonesiaLeaks Mendesak Aparat Lindungi Jurnalis

3. Menyarankan Anggota DPRD Provinsi Maluku membaca Undang-Undang Nomor: 40 tentang Kebebasan Pers, sehingga tindakan tersebut tidak terulang kembali dan meminta maaf secara terbuka. Sebab sebagaimana tertulis di Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

5. Perbuatan sejumlah anggota DPRD Maluku terutama Richard Rahakbauw, memenuhui unsur Pasal 18 what (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (KPL)

Baca Juga :   IndonesiaLeaks Mendesak Aparat Lindungi Jurnalis
IJTI Maluku Kecam Kasus Intimidasi Jurnalis di Kantor DPRD Maluku

Berita Terkini

Pasukan Lapis Kedua Italia Tundukkan Wales di Olimpico Roma

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Italia kembali memetik kemenangan kala bersua Wales di matchday ketiga Euro 2020 yang berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia,...

Berita Terkait