DPRD Desak Pemerintah Daerah Percepat Pilkades di SBB

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Komisi I, mendesak Pemerintah Daerah, segera mempercepat proses pemilihan kepala desa (Pilkades). Minimal Juni ini sudah berjalan.

Ketua Komisi I DPRD SBB, Djamadi Darman mengatakan, menyangkut Pilkades Serentak di Seram Bagian Barat, pihaknya sudah menindaklanjutinya, tentu dengan memanggil Kepala Bidang Pemdes dan Kepala Dinas-nya.

Menurut dia, Komisi dan dinas terkait telah sama-sama menyepakati untuk pelaksanaannya dilakukan pada Juni 2021 ini. Meski begitu, kata dia, soal tanggal pelaksanaannya belum disepakati.

“Beberapa hari kemarin juga kita sudah panggil ulang, dan ternyata permasalahannya adalah soal anggaran,” katanya kepada Kampiun.co.id, Senin (7/6/2021).

Kerena dari sisi pendanaan, kata Djamadi, ada dua sumber, yakni dari pemerintahan daerah dan desa. Untuk desa-desa yang akan melangsungkan Pilkades, hingga kini belum juga melakukan tahapan pencarian ADD.

Karena itu, komisi inisiatif memanggil Pemdes dan semua kepala desa yang akan melaksanakan Pilkades. Jadi sudah ada kesepakatan bersama.

Dia berharap, Pilkades segera berjalan agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa, dengan memilih kepala desa definitif. Karena rata-rata 92 desa yang ada di Seram Bagian Barat saat ini masih memiliki penjabat.

Baca Juga :   DPRD SBB Imbau Warga yang Ikut Pilkades Jaga Kamtibmas

Dia juga mengungkap, ada beberapa desa yang saat ini mundur dan tidak mau melaksanakan Pilkades. Meski begitu, dia meminta pemerintah daerah tetap fokus pada desa yang akan melaksanakan Pilkades.

“Dari 42 desa, ada beberapanya yang mundur. Namun bagi kami di komisi, pemerintah daerah fokus saja pada desa-desa yang mau melaksanakan Pilkades, sembari memperhatikan dan menyiapkan langkah-langkah lain,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini yang siap melaksanakan Pilkades yakni di jazirah Huamual, sementara terbanyak ada di Kecamatan Kairatu, Inamosol, dan Elpaputih.

Baca Juga :   Sekda SBB: Sebelum Agustus, Pekerjaan Rumah Rusak Akibat Gempa Selesai

“Kami harap tidak ditunda lagi. Pernyataan Kadis Pemdes bahwa sahnya, kalau tidak dilaksanakan Pilkades di Juni ini, maka dia siap melepas jabatannya sebagai kadis,” katanya.

Sehingga atas nama masyarakat, pihaknya di Komisi I menangih janji tersebut, karena bagi mereka pernyataan Kadis Pemdes adalah pernyataan secara kelembagaan (pemerintah daerah).

“Tentu dengan alasan jabatan yang melekat pada dirinya,” pungkasnya. (DBA)

Berita Terkini

Guru SD di Buru Selatan Perkosa Cewek ABG, Setelah Pergoki Korban Lagi Begituan Sama Pacarnya

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-LOS, seorang oknum guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Maluku dilaporkan ke polisi karena diduga...

Berita Terkait