Demo Dana MTQ, Jasamara Desak Kejati Periksa Sekda Buru Selatan

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Aksi Membela Rakyat (Jasmara) berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (9/6/2021).

Mereka mendesak Kejati Maluku untuk mengusut tuntas kasus korupsi dana MTQ tingkat provinsi tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan senilai Rp 26,7 miliar.

Para pendemo juga mendesak agar korp Adiyaksa itu dapat segera memeriksa Sekretaris Daerah Buru Selatan Iskandar Walla karena diduga ikut menikmati dana tersebut.

Iskandar Walla ikut diminta pertanggungjawabannya oleh para pendemo lantaran statusnya sebagai ketua panitia pelaksanaan MTQ di Buru Selatan saat itu.

“Kami meminta kepada kepala Kejati Maluku agar dapat memeriksa Sekda Buru Selatan karena kami menduga dia ikut terlibat dalam kasus itu,” teriak Koordinator aksi Nasir Mahu saat menyampaikan orasinya.

Menurut pendemo belum tuntasnnya kasus korupsi dana MTQ mengindikasikan bahwa Kejati Maluku kurang tegas dan belum mampu menunjukkan komitmennya untuk memberantas kasus korupsi di Buru Selatan.

Baca Juga :   3 Tersangka Korupsi ADD Gale-Gale Diserahkan ke Jaksa

Para pendemo lantas meminta Kejati Maluku agar segera mengusut tunatas kasus itu karena jika tidak reputasi Kejati Maluku akan hancur di mata masyarakat.

“Kami minta agar komitmen Kejati Maluku untuk memberantas korupsi di Buru Selatan harus dibuktikan, karena ini soal reputasi jangan sampai publik menilai Kejati melindungi kasus ini,” teriak pendemo.

Para pendemo menilai Sekretaris Daerah Buru Selatan harus dimintai pertanggung jawabannya karena statusnya yang saat itu sebagai ketua panitia.

Untuk diketahui, sesuai laporan hasil pemeriksaan atas BPK Perwa­kilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku penang­gung jawab pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai Rp. 26.27 miliar untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Baca Juga :   6 Jam Diperiksa, Sekda SBB Resmi Ditahan di Rutan Ambon   

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13, 135 miliar, dari bendahara penge­luaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Saat itu yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah Iskandar Walla. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10,68 miliar lebih yang tak bisa dipertanggungjawabkan. (KPL)

Berita Terkini

Guru SD di Buru Selatan Perkosa Cewek ABG, Setelah Pergoki Korban Lagi Begituan Sama Pacarnya

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-LOS, seorang oknum guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Maluku dilaporkan ke polisi karena diduga...

Berita Terkait