Sudah Telan Miliyaran Rupiah, Pasar Tehoru Belum Juga Difungsikan, Camat Segera Diperiksa

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID – Pasar Tehoru yang berlokasi tepat di jalan lintas Seram Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang dibangun sejak tahun 2017 lalu hingga kini belum juga difungsikan.

Padahal dalam pengerjaannya telah menghabiskan anggaran sebesar Tiga Miliyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Malteng 2017.

Sudah menelan anggaran miliyaran rupiah, proyek pasar yang dikerjakan CV. Bhineka Konstruksi itu belum juga bisa dipergunakan lantaran masih menyisahkan masalah. Akibatnya pedagang yang berharap dapat segera menempati area pasar hanya bisa menelan ludah.

Hal ini seperti disampaikan warga yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Tehoru (IKMAT) saat melakukan aksi unjukrasa di halaman Kantor Camat Kecamatan Tehoru, Jumat (28/05/21) kemarin.

Dalam aksinya itu pendemo meminta pertanggungjawaban Camat Tehoru, Abdul Latif Key atas pelaksanaan pembangunan pasar Tehoru yang sudah menelan anggaran miliyaran rupiah namun belum juga dapat difungsikan.

“ Kami menilai bahwa Camat Tehoru gagal dan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, sehingga kami meminta pertanggunjawabannnya,” ujar pendemo, Erik Sampolawa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kampiun.co.id Senin (31/05/2021).

Baca Juga :   Upah Pekerja Dibawa Kabur Jadi Kendala Pasar Tehoru Lama Tak Difungsikan, Ini Kata Camat

Kata dia pasar yang berada tepat diantara penghubung Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur itu lokasinya cukup strategis sehingga diharapkan warga bisa segera menempati pasar dan melakukan aktifitas jual beli, Namun hingga kini belum juga difungsikan.

Menurutnya camat Tehoru tidak menjalankan aturan yang berlaku saat dilakukan pembogkaran rumah penduduk saat awal memulai proyek pengerjaan, dimana tidak ada audensi dengan pihak keluarga (korban) agar ada transparansi antara kedua belak pihak.

Disebutkan saat pembongkaran rumah pemerintah setempat tidak menyediakan lokasi dan tidak ada konspensasi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurutnya praktek ini adalah bentuk penindasan sosial dan sangat merugikan masyarakat.

Baca Juga :   Upah Pekerja Dibawa Kabur Jadi Kendala Pasar Tehoru Lama Tak Difungsikan, Ini Kata Camat

Dalam aksinya itu mereka juga menyampaikan tuntutan diantaranya meminta KPK untuk memeriksa Camat Tehoru. Mereka juga meminta Camat untuk menindak lanjuti ganti rugi tehadap korban penggusuran sebanyak 22 KK atas pembangunan pasar dan daerah relokasi. Mereka juga meminta Camat Tehoru untuk melepas salah satu jabatan yang diemban, dimana dalam masa yang sama selain menjabat Camat Tehoru juga merangkap sebagai Kepala BNPB Kabupaten Maluku Tengah.

“ Sesuai prosedur saudara Abdul Latif Kei telah merangkap dua jabatan yakni Camat Tehoru dan Kepala BNPB Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu kami berharap agar secepatnya saudara bisa melepaskan salah satu jabatan agar fokus dalam pelayanan publik, “ desaknya. (K-B)

Berita Terkini

Pratu BK yang Pukul KO 2 Polisi di Pos Mutiara Itu Petinju?, Ini Penjelasan Kodam

Oknum TNI yang Berkelahi dengan Polisi Dibilang Petinju, Begini Penjelasan Kodam Pattimiura AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sejumlah foto dan video Pratu BK, oknum TNI...

Berita Terkait