ASN Dilarang Mudik Dan Open House, Walikota: Itu Perintah Presiden

Baca Juga

AMBON, KAMPIUN.CO.ID – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi pejabat dan ASN pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Selain mudik lebaran, bagi pejabat dan ASN juga dilarang untuk melakukan kegiatan open house.

Kebijakan pemerintah ini merupakan upaya untuk memproteksi dan melindungi masyarakat serta dukungan solidaritas bagi kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Terkait kebijakan pemerintah itu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan terkait larangan Mudik dan Open House Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan berpedoman pada kebijakan secara nasional.

Kata Walikota kebijakan larangan Mudik dan Open House merupakan implementasi dari perintah Peresiden RI Joko Widodo, kepada kepala daerah baik Gubernur mapun Bupati/Walikota, dalam rangka mengantisipasi perkembangan kasus Covid 19 yang melonjak drastis, sebagaimana dialami oleh negara India, Brazil dan Turki.

“ Pemkot Ambon pada dasarnya berpedoman pada kebijakan secara nasional, sesuai arahan dari Peresiden, “ ujarnya seperti dilansir dari media center Pemkot Ambon, kemarin.

Namun demikian lanjut Walikota kebijakan tersebut dalam penerapannya kompetensi Pemkot Ambon hanya terbatas di wilayah kota Ambon saja, selebihnya sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

“ Kompetensi kita sebatas wilayah kota saja, kalau antar kota itu sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku,” katanya.

Walikota mengatakan, kota Ambon dalam Zonasi Peta Resiko Penyebaran Covid 19 Wilayah Maluku, hingga saat ini masih berada pada zona oranye atau resiko sedang dengan skor yang semakin meningkat.

“Kita menjaga jangan sampai upaya kita menjadi mubazir, hanya karena ada pejabat atau ASN yang mudik atau Open House,” ungkapnya.

Meski tidak ada sanksi yang diberikan pada Pejabat atau ASN yang melanggar larangan tersebut, Walikota menjamin seluruh ASN di Lingkup Pemkot Ambon akan patuh, karena kondisi seperti ini juga sudah berlangsung di tahun 2020 kemarin.

“Yang pasti kalau soal sanksi tidak ada sanksi hukum, tapi paling tidak ada sanksi sosial, dimana masyarakat memberikan justifikasi bahwa Pejabat atau ASN ini tidak patut dicontoh,” ungkapnya.(M/K-B)

ASN Dilarang Mudik Dan Open House, Walikota: Itu Perintah Presiden

Berita Terkini

Ambon Keluar Dari Zona Merah, Satgas: Pasien Sembuh Meningkat

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Kota Ambon, Provinsi Maluku kembali keluar dari zona merah atau risiko penyebaran Covid-19.Ambon kembali ke zona oranye dengan mengantongi...

Berita Terkait