Support Pemerintah, KBU Sumbang Rp9 Trilyun dari Minerba

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID– Kelompok Usaha Bakrie (KUB) terus berupaya mensupport pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian negara, salah satunya lewat Mineral dan Batubara (Minerba).

KUB melalui PT. Kaltim Prima Coal dan Arutmin yang merupakan dua unit usaha PT. Bumi Resources (BUMI), menjadi penyumbang royalti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terbesar, yakni mencapai Rp9 trilyun di tahun 2020 dari Minerba.

Jika ditambah pajak maka BUMI Grup masuk dalam 31 perusahaan top pembayar pajak terbesar di Indonesia.

Perusahaan pertambangan bisa memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, selain dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, juga melalui pembayaran PNPB.

Tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang PNPB, PNPB adalah seluruh pemerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Produsen batu bara terbesar di Indonesia ini setiap tahunnya memproduksi kisaran 80-85 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan serupa. Dan tahun ini, BUMI membidik produksi batubara bisa meningkat menjadi 85-90 juta metric ton.

Selain itu, Bumi Resources juga menjadi penyumbang besar dalam royalti dan devisa hasil ekspor.

“Bumi Resources termasuk kontributor royalti terbesar di Indonesia bisa mencapai¬† Rp9 triliun hanya royalti. Kalau mau ditambahkan pajak, maka kami juga termasuk top 31 pembayar pajak terbesar di Indonesia,” jelas Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava dalam keterangan tertulis yang diterima Kampiun.co.id, Senin malam (31/5/2021).

Baca Juga :   Antisipasi Kerusakan Ekosistem, Polres Malteng Pasang Garis Pembatas di Lokasi Tambang Emas

Sebagai perbandingan royalti yang dibayarkan oleh Bumi Resources, jauh lebih besar daripada royalti PT. Freeport Indonesia maupun perusahaan batu bara lainnya. Dileep mengatakan, besarnya kontribusi batu bara pada penerimaan negara, masih melebihi hasil tambang lainnya seperti nikel, zinc, maupun emas.

Baca Juga :   Antisipasi Kerusakan Ekosistem, Polres Malteng Pasang Garis Pembatas di Lokasi Tambang Emas

Hal ini pun terlihat dari PNBB yang dicatatkan oleh pemerintah, sepanjang 2020 ESDM mencatat PNBP mencapai Rp34,6 trilyun melebihi dari target Rp31,41 trilyun. Dari jumlah tersebut sekitar 85% berasal dari sektor batu bara sendiri hampir Rp30 trilyun.

KUB melalui BUMI juga berkomitmen mendukung Pemerintah program gasifikasi batubara dan diperkirakan akan dimulai 2025. Untuk gasifikasi menurutnya baru akan mulai memasok untuk proyek hilirisasi batu bara tersebut baru dimulai paling cepat pada 2023-2024.

Sementara untuk proyek gasifikasi yang melibatkan salah satu anak usahanya, Arutmin Indonesia masih dalam tahap pre-studi kelayakan dan diperkirakan baru dimulai 2025. (DBA)

Berita Terkini

Pratu BK yang Pukul KO 2 Polisi di Pos Mutiara Itu Petinju?, Ini Penjelasan Kodam

Oknum TNI yang Berkelahi dengan Polisi Dibilang Petinju, Begini Penjelasan Kodam Pattimiura AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sejumlah foto dan video Pratu BK, oknum TNI...

Berita Terkait