Raja Haruku Diperiksa Jaksa Soal ADD, Dalam Tempo Singkat akan Ada Tersangka

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon kembali memeriksa ZF, Raja Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (14/4/2021).

Pemeriksaan ZF dilakujan terkait kasus dugaan korupsi ADD dan DD di Negeri Haruku tahun 2017-2018 senilai Rp 1,6 miliar.

ZF sebelumnya juga telah diperiksa oleh jaksa terkait kasus itu.

Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua yang dikonfirmasi membenarkan Raja Negeri Haruku kembali menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan Raja Negeri Haruku ini dilakukan jaksa Ruslan Marasabessy.

“Betul. Raja Haruku berinisial ZF diperiksa,” ungkap Talakua kepada Kampiun.co.id via telepon seluler, Rabu.

Ia mengaku terkait kasus dugaan penyalahgunaan ADD dan DD di negeri Haruku sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Belum ada tersangka. Sementara masih dalam tahap penyidikan,” ujanrya.

Talakua mengaku hingga saat ini pihaknya masih terus menyelidiki kasus tersebut.

Saat ini kejaksaan masih terus meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait kasus itu.

Talakua memastikan dalam waktu dekat sudah ada pihak yang akan ditetapkan menjadi tersangka.

“Dalam waktu dekat sudah dapat diumumkan siapa tersangka,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kasus dugaan korupsi ADD dan DD di Negeri Haruku diduga telah disalahgunakan perangkat pemerintah desa tersebut.

Baca Juga :   Kasus Pembobolan BNI Ambon, Kejari Selamatkan Uang Hasil Korupsi Senilai Rp 2,6 Milliar untuk Negara

Kasus ini sendiri masuk bidikan jaksa setelah dilaporkan warga setempat. Kemudian, Kejaksaan memberikan  rekomendasi kepada tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan audit terhadap DD tersebut sejak Desember 2019 lalu.

Dari indormasi yang diterima pengelolaan AD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara LPJ 100 persen dikerjakan.

Seperti item pengadaan  BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggarannya Rp 64.584.000 dicairkan.

Baca Juga :   3 Tersangka Korupsi ADD Gale-Gale Diserahkan ke Jaksa

Kemudian, dalam kasus bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000.

Tak hanya itu, bantuan pangan 1 ton beras tahun 2018 sebesar Rp. 10.361.679 dalam RAB terealisasi, sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa. (KPL).

Berita Terkini

Seleksi CPNS, 19 Nama Putra Daerah Maluku Dikirim ke Kejagung RI

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebanyak 19 nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Tahun 2021 khusus...

Berita Terkait