Nyolong Dana Desa, Dullah Divonis 3,6 Tahun Penjara

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Kepala Desa Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Abdullah Fefra alias Dullah divonis 3,6 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri Ambon.

Dullah divonis bersalah dan dihukum pidana penjara lantaran terbukti menyalahgunakan dana desa Fattolo Tahun 2016.

Selain pidana kurungan badan, majelis hakim yang diketuai Jenny Tulak juga membebankan terdakwa denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

“Menghukum terdakwa selama 3,6 tahun penjara dan mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan penjara,” kata majelis hakim saat membacakan amar putusannya, Selasa (20/4/2021).

Dalam sidang itu, majelis hakim juga membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 384 juta.

“Aapabila tidak dibayar dalam jangka satu bulan maka, seluruh harta benda disita untuk dilelang untuk negara. Kalau terdakwa tidak ada harta benda maka diganti dengan pidana tambahan selama 2,6 tahun,” tegas hakim.

Saat membacakan amar putusan, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Baca Juga :   3 Siswa di Pulau Seram Pingsan Terseret Banjir di Sungai Saat Pulang Sekolah

Atas putusan itu, terdakwa.dannkuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta majelis hakim menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara.

Untuk diketahui Dullah terseret kasus korupsi dan akhirnya dovonis penjara setelah menyelewengkan dana desa Fattolo Tahun 2016.

Terdakwa melakukan mark-up harga barang di lapangan dan juga melakukan pekerjaan fiktif.

Kegiatan mark-up yang dilakukan terdakwa, misalnya pada biaya-biaya makan, pekerjaan drainase, biaya rapat dan pembelian baju pemuda dan sepatu bola, pembelian bodi ketinting, serta sejumlah item kegiatan lain.

Baca Juga :   Resmikan Pasar Gumumae, Ini Harapan Bupati Mukti Keliobas

Perbuatan terdakwa itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hasil audit BPKP Maluku perbuatan terdakwa merugikan uang negara sebesar Rp 300 juta. (KPL)

Berita Terkini

Guru SD di Buru Selatan Perkosa Cewek ABG, Setelah Pergoki Korban Lagi Begituan Sama Pacarnya

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-LOS, seorang oknum guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Maluku dilaporkan ke polisi karena diduga...

Berita Terkait