Menyoal Keluhan Masyarakat dan Protes Dana SMI, Ini Penjelasan Detail Akademisi Unpatti

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID– Berbagai elemen masyarakat hingga kini terus melancarkan protes dan keluhan atas Dana Pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.

Bahkan tak tanggung-tanggung mereka menuntut Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur Maluku, Murad Ismail bertanggung jawab atas dana senilai Rp700 miliar tersebut. Karena menilai punggunaannya tidak tepat sasaran dan jauh dari transparansi.

Menyikapi berbagai keluhan dan protes masyarakat atas penggunaan serta peruntukan dana pinjaman SMI, Dr. Sherlock Lekipiuow, Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjelaskan, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PermenKeu 105/PMK.07/2020, setidaknya terdapat empat lembaga yang turut mengontrol serta mengawasinya.

“Empat lembaga itu yakni BPK, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sesuai mekanisme dan prosedur dalam kewenangannya sebagai lembaga legislatif. Tentunya juga melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat,” kata Sherlock saat dikonfirmasi Kampiun.co.id, Sabtu (24/4/2021).

Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Fakultas Hukum Unpatti Ambon ini menjelaskan, dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat melalui PT. SMI ini untuk membiayai proyek strategis yang bersifat pelayanan publik, dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga :   Kurangi Beban Masyarakat, Pemerintah Maluku Gratiskan Vaksinasi

Kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial serta ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah kegiatan infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi, seperti infrastruktur jalan, pengairan, perumahan, perkotaan ruang terbuka hijau, perkotaan bangunan publik, sosial pariwisata dan sosial kesehatan.

“Terhadap rencana program dan kegiatan yang memiliki daya dorong ekonomi dan program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19, tentunya merupakan domain pemerintah daerah melalui skema kebijakannya,” jelasnya.

Baca Juga :   Waktu Dekat Pemprov Maluku Berikan THR dan Gaji ke-13

Menurutnya, beragam desakan dan tuntutan kelompok masyarakat tentunya secara subtantif harus dilihat sebagai bentuk dari respon atas akses keterbukaan informasi publik.

Namun, sambung dia, terkait meminta pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku, tentu ada mekanisme dan prosedur yang harus dihormati. Karena mekanisme dan proses pertanggung jawaban atas Dana PEN melalui skema pinjaman SMI sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Pada bagian lain, kata dia, DPRD sebagai representase keterwakilan rakyat, tentu mekanisme pengawasan menjadi domain mereka.

“Sehingga kita juga mengharapkan DPRD dapat memberikan perhatian serius, dengan tetap mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara skema pembagian atau alokasi terkait pinjaman Dana SMI untuk daerah kabupaten/kota lainnya di Maluku, jelas dia, tentu tidak serta-merta menyalahkan Pemerintah Provinsi. Mengingat, skema kebijakan alokasi tersebut perlu didukung oleh data dan perencanaan masing-masing kabupaten/kota.

“Pertanyaannya, apakah pemda di kabupaten/kota telah melakukan hal itu atau belum?. Mengingat Dana Pinjaman SMI ini dilakukan oleh Pemda Provinsi dan menjadi tanggungan dan tanggung jawab Pemda Provinsi. Sehingga perlu dilihat juga secara proporsional,” jelasnya lagi.

Baca Juga :   Sekda Pantau Vaksinasi Massal Tahap Dua

Menyoal kebijakan dana tersebut secara subtansi berjalan sesuai mekanisme dan profesional, Tim Asistensi Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku ini menyebut, sesuai PermenKeu 105/PMK.07/2020, kerangka acuan kegiatan untuk pinjaman kegiatan, yang dikoordinasikan dengan PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, paling sedikit memuat beberapa hal.

Diantaranya, sebut dia, rencana kegiatan, perhitungan nilai kegiatan, rencana penarikan pinjaman PEN Daerah, dan rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

“Itu artinya, pengujian terhadap penggunaan Dana Pinjaman SMI salah satunya adalah melalui 4 indikator tersebut,” pungkas. (DBA)

Menyoal Keluhan Masyarakat dan Protes Dana SMI, Ini Penjelasan Detail Akademisi Unpatti

Berita Terkini

Ribuan Kendaraan Terjebak Macet di Jalan Jenderal Sudirman

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Kemacatan parah terjadi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Rabu malam (12/5/2021).Kemacetan parah yang terjadi di malam takbiran...

Berita Terkait