Menko Polhukam: Jangan Ganggu Kerja Jurnalis, Kasus Nurhadi Akan Diteruskan

Baca Juga

 

AMBON,KAMPIUN.CO.ID– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud MD memastikan, penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo Nurhadi, di Surabaya Sabtu 27 Maret 2021 malam, akan diteruskan.

Mahfud menegaskan, kalau ingin mencari kebenaran, biarkan jurnalis bekerja, dan telah menjadi prinsip bahwa pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada jurnalis.

“Saya sudah mendengar dari AJI, LBH Pers, dan Polda Jawa Timur. Saya telah bicara dengan Kapolda Jatim, kasus itu akan terus difollow-up, sudah pra-rekonstruksi dan Kapolda menyatakan akan diteruskan kasusnya sampai jelas posisi hukumnya seperti apa,” kata Mahfud saat berdialog dengan perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (1/4/2021).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Ika Ningtyas, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, Ketua bidang Advokasi AJI Indonesia Wawan Abk, dan Ketua Bidang Penyiaran AJI Indonesia Lexy Rambadeta. Menurut Mahfud, secara prinsip, pemerintah memang harus melindungi jurnalis.

Baca Juga :   AJI Medan Tuntut Polisi Usut Tuntas Pelaku Pembakaran Mobil Jurnalis Metro TV di Sergai

“Bagi kami pemerintah, jurnalis bukan musuh, tetapi teman untuk mempercepat pengungkapan kasus. Oleh sebab itu, kita berharap pekerjaan jurnalis jangan diganggu. Siapa yang mengganggu jurnalis berarti dia punya kesalahan yang ingin ditutupi atau ingin menutupi kesalahan orang lain.” Tegasnya.

Mahfud menambahkan, kalau ingin mencari kebenaran, biarkanlah jurnalis bekerja. “Nanti kalau jurnalisnya salah kan ada mekanismenya tersendiri. Ada mekanisme internal di Dewan Pers berdasarkan kode etiknya tersendiri. Kalau masuk ke soal hukum ya ada hukumnya, tetapi jangan diganggu ketika sedang bekerja,” kata dia.

Kepada Menko Polhukam, Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas menyampaikan, AJI meminta pemerintah serius menyelesaikan kasus-kasus kekerasan pada jurnalis, termasuk mengusut semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.

Baca Juga :   Intimidasi Jurnalis Bukan Saja Preseden Buruk, Melainkan Membunuh Ruang Demokrasi

Pembiaran pada kasus kekerasan yang menimpa jurnalis menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi. Kekerasan yang menimpa Nurhadi bukan kali pertama terjadi. Sepanjang 2020, AJI mencatat terjadi 84 kasus kekerasan menimpa jurnalis di berbagai daerah. Sebagian besar kasus tersebut tidak pernah diusut oleh aparat.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen melindungi kebebasan pers dengan tidak membiarkan adanya impunitas terhadap para pelaku kekerasan yang telah merusak demokrasi kita,” katanya.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menyampaikan, kekerasan yang menimpa Nurhadi merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers, karena selain penganiayaan, ada juga penghalang-halangan aktivitas jurnalistik ketika para pelaku mematahkan simcard dan mereset telepon seluler Nurhadi.

“Kami mendorong penegak hukum untuk mengusut kasus ini dan mencari pelakunya siapa. Hingga sekarang sudah dihadirkan dua terduga pelaku, tapi harapannya tidak berhenti di situ karena yang melakukan kekerasan banyak,” ujarnya.

Baca Juga :   Dinilai Arogan, LBH Pers Kecam Anggota DPRD Maluku yang Paksa Jurnalis Hapus Hasil Liputan

Berdasarkan catatan Bidang Advokasi AJI Indonesia, sepanjang 2020, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Ibu Kota Jakarta (17 kasus), disusul Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), Palu, Gorontalo, Lampung masing-masing 4 kasus.

Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus.

Sedangkan dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus.

Kepada Menko Polhukam juga, perwakilan AJI Indonesia dan LBH Pers menyampaikan catatan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, termasuk kekerasan di ranah digital dan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga :   Kasus Kekerasan Terhadap Nurhadi Naik ke Tahap Penyidikan, Penyidik Pakai UU Pers

Menyikapi hal ini, Menko Polhukam akan menggelar pertemuan bersama Ketua Dewan Pers, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kapolri. (DBA)

Menko Polhukam: Jangan Ganggu Kerja Jurnalis, Kasus Nurhadi Akan Diteruskan

Berita Terkini

Pertamina Resmikan SPBU Kompak BBM Satu Harga di Kampung Baad Merauke

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses masyarakat Kampung lokal Papua dalam mendapatkan energi yang berkualitas, PT Pertamina (Persero) dan...

Berita Terkait