Lumbung Ikan Tapi Pulau Rhun Miskin Infrastruktur Perikanan, Sekda Maluku Bilang Begini!

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan berlimpah-limpah. Namun kondisi itu tidak berbanding lurus dengan infrastruktur perikanan yang ada di sana.

Banyak nelayan di pulau tersebut terpaksa membuang ikan ke laut. Data dihimpun Kampiun.co.id, nelayan di sana bisa menghasilkan ikan mulai dari 15 hingga 18 ton perharinya. Alat tangkap utama yang digunakan nelayan di Pulau Rhun yakni jaring bobo (Mini Purse Seine).

Berdasarkan penjelasan Pemerintah Desa Pulau Rhun, nelayan terpaksa membuang ikan ke laut karena keterbatasan infrastruktur perikanan seperti cold storage atau tempat penampungan ikan.

“Ya mau bagaimana lagi, kalau tidak ada tempat penampung, ikan-ikan terpaksa dibuang nelayan. Kalau nelayan buang ikan ke laut, di Pulau Rhun itu hal sudah biasa. Setiap hari nelayan juga buang ikan kok,” kata Faradila Dani, Sekretaris Desa Pulau Rhun kepada Kampiun.co.id belum lama ini.

Menyoal adanya Peraturan Desa untuk tata kelola perikanan di sana, Faradila menyebut, hingga kini belum ada satupun peraturan yang dibuat desa untuk mengelola perikanan di Pulau Rhun.

Alasan tidak adanya Peraturan Desa, lanjut Faradila, karena ikan merupakan mata pencaharian nelayan.

Baca Juga :   Sekda Buka Sosialisasi Implementasi GCG kepada BUMD se-Maluku

“Yang pasti kita tidak punya peraturan itu, karena memang kita tidak bisa membatasi nelayan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka,” katanya.

Menyikapi kondisi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menyebut, Pemerintah Daerah di kabupaten tidak boleh berdiam diri, tapi harus menangkap peluang-peluang itu.

“Di sini adalah hilirisasi industri perikanan untuk keterpaduan, jadi bukan saja perikanan tapi semua sektor. Makanya Pemerintah Kabupaten juga harus mendorong berbagai hal yang menjadi problema di tengah-tengah nelayan kita saat ini,” kata Kasrul di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, kemarin.

Baca Juga :   Ini Arahan Sekda di Acara Pembinaan Arsip dan Tata Naskah Dinas

Dia bilang, solusi yang tepat untuk membantu nelayan dan tata kelola perikanan di Pulau Rhun, yakni membangun ataupun mengaktifkan berbagai infrastruktur perikanan, semisal tempat penampungan ikan dan lain-lain.

Karena nelayan di sana, kata Kasrul, hanya memiliki kapal 30 Gt, yang daya tampung dan jangkauannya tidak memadai. Untuk itu harus ada kapal pengepul yang di dalamnya tersedia tempat penampungan ikan.

“Kalau dari laut Banda mau ke Ambon menggunakan kapal 30 Gt, sangat tidak mungkin. Apalagi pada musim-musim tertentu, tantangannya cukup besar,” katanya.

Dia juga menyinggung, LIN sudah ada di depan mata, sehingga berbagai fasilitas perikanan harus disiapkan, termasuk pelabuhan terpadu. Artinya LIN akan menjadi industrialisasi perikanan.

“Sekarang tugas kita adalah bersama teman-teman bupati/walikota di daerah untuk bagaimana mengurai berbagai persoalan perikanan hingga ke hulu, agar nelayan-nelayan bisa bangkit lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui Pulua Banda merupakan salah satu daerah yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara RI. Provinsi Maluku memiliki tiga  WPP, yakni 714 (Laut Banda), 715 (Laut Maluku dan Pulau Seram), serta 718 (Laut Arafura). (DBA)

Baca Juga :   Ini Arahan Sekda di Acara Pembinaan Arsip dan Tata Naskah Dinas

Berita Terkini

Tarawih Pertama di Masjid Alfatah Ambon Dipadati Jamaah, Prokes Tetap Jalan

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Masjid Raya Alfatah Ambon menggelar shalat tarawih perdana menjelang 1 Ramadhan 1442 Hijriah, Senin malam (12/4/2021).Shalat tarawih perdana ini...

Berita Terkait