LIN Sudah Pasti, Pakar Ekonomi: Tapi Sejauh Mana Maluku Masuk dalam Proyek Nasional Itu?

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID– Lumbung Ikan Nasional (LIN) kini di depan mata, dan sudah pasti direalisasi. Bahkan untuk mendukung proyek nasional tersebut, berbagai infrastrukur perlahan dibangun, mulai dari penataan cold storage hingga sarana dan prasarana lain, yang sifatnya menunjang program itu.

Pemerintah Pusat melalui beberapa kementerian terkait juga, intens melakukan kunjungan kerja ke Ambon, untuk melihat berbagai kesiapan Pemerintah Daerah menjemput LIN.

Akhir Maret 2021 kemarin, Presiden RI Joko Widodo, juga ikut mengunjungi Ambon dengan melakukan beberapa agenda penting, salah satunya yakni melihat rencana pembangunan Ambon New Port.

Melihat peluang LIN yang kian progress, Rusdi Abidin, Pakar Ekonomi, yang juga Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, sangat mengapresiasi Pemerintah Pusat serta mendukung program nasional tersebut.

“Prinsipnya LIN sudah di depan mati. Ya itu pasti, makanya kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, kira-kira sejauh mana Pemerintah Daerah masuk ke proyek nasional itu?. Kan yang harus diketahui, mana rana daerah di situ. Ini samasekali tidak ada dalam bacaan kita,” kata Abidin saat ditemui Kampiun.co.id, Senin lalu (26/4/2021).

Dia mengatakan, Pemerintah Daerah lebih paham soal LIN, karena mereka punya berbagai instrument termasuk tim yang saat ini sedang bekerja di lapangan. Namun hingga kini, belum dilihat sejauh mana pemerintah mengkampanyekan satu keterhubungan konsep nasional dengan daerah.

Pemerintah saat ini, lanjut dia, lebih banyak bicara soal isu-isu populis secara politik, seperti lapangan pekerjaan maupun pendidikan gratis.

Baca Juga :   Situasi Pandemi, Bali Dinilai Paling Siap Gelar Munas Kadin

“Semua ini hanya sugesti politik bagi pemerintah. Yang ada dalam bayangan saya, LIN dalam bacaan pemerintah itu seperti apa? Agar ada kejelasan untuk kepentingan Maluku,” ujarnya.

Dari sektor perikanan, Maluku sangat berpotensi dan menjanjikan. Paling besar berasal dari perikanan tangkap, yang diperkirakan mencapai 4,6 juta ton atau 37 persen dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Baca Juga :   Pempus Realisasi LIN di Maluku, Rovik Affifudin: Lobi Gubernur Bukan Kaleng-kaleng

Sisi lain, di Maluku ada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara RI, yakni 714 (Laut Banda), 715 (Laut Maluku dan Pulau Seram), serta 718 (Laut Arafura).

Menyikapi data terkonfirmasi ini, Abidin mendesak  Pemerintah Pusat adil terhadap Maluku, tentu dengan memberikan kebijakan tentang pengelolaan wilayah provinsi.

“Misalnya izin perikanan tidak perlu ke pusat, tapi dipercayakan saja ke provinsi untuk mengelolanya,” pinta mantan Aktivis HMI ini.

Seharunya, sambung dia, pemerintah dan DPRD mengeluarkan sebuah konsep tentang Provinsi Kepulauan yang utuh, untuk pengelolaan dan pewadahan. Sehingga Maluku juga mendapatkan kebijakan anggaran yang adil dan kuat dari proyek besar itu.

“Jadi porsinya harus besar demi meretas problemati lokal seperti kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain. Agar fungsi-fungsi perekonomian dan pembangunan bisa bergerak cepat, dan itu harus ada dalam satu kebijakan anggaran yang adil,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah harus memperjuangkan ihwal tersebut, termasuk menakan regulasi ke pusat, agar perjuangan Maluku untuk LIN tidak parsial.

LIN sejak 2009

Menurut Abidin, sebenarnya isu LIN sudah muncul sejak 2009 silam, saat Susilo Bambang Yudhohono dilantik jadi Presiden RI. Kemudian dicanangkan pada Sail Banda 2010, di Ambon. Setelah 10 tahun berlalu, isu ini mencul lagi dan namanya dimondifikasi menjadi LIN.

Dia ungkap, Maluku, Maluku Utara dan Papua dan Papua Barat, dulunya masuk dalam koridor ekonomi dengan tema pembangunan yakni sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Baca Juga :   Pempus Realisasi LIN di Maluku, Rovik Affifudin: Lobi Gubernur Bukan Kaleng-kaleng

Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku, kata dia, difokuskan pada 5 kegiatan Ekonomi utama, yaitu Pertanian Pangan, Tembaga, Nikel, Migas, dan Perikanan.

“Dulu itu namanya MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kalau ngga salah, dulunya itu Maluku masuk dalam koridor 6, yang basisnya pertambangan dan pangan laut. Pangan laut itu yang kini menjelma jadi LIN,” ungkapnya.

Baca Juga :   Peternak di MBD Pasok 5 Ton Daging Ayam Segar ke BKP-BTR

Jadi yang paling penting, kata dia, sejauh mana konsep LIN ini dipahami. Karena konsepsi LIN dalam bayangannya, berangkat dari Indonesia adalah negera maritime, yang kemudian meminjam istilah dari lumbung.

Dia menuturkan, ada pergeseran percaturan ekonomi global maritime. Tapi ia bergeser ke arah Pasifik Negara, dan itu adalah Indonesia. Jadi selain sebagai jalur pelayaran internasional, Indonesia juga menjadi tempat berkumpulnya biota laut.

“Ada dua yang terbesar di dunia, satu di Laut Cina Selatan, dan satunya lagi di Indonesia, dan itu ada di laut Aru Maluku. Aru menjadi satu bagian dengan Kepulauan Banda,” katanya.

Menurut dia, ujung akhir biota laut terhimpun di Aru. Memang, kekayaan yang dimiliki Indonesia tiada habisnya. Jadi selain pertambangan, kekayaan alam yang tidak bisa diperhitungkan di Maluku adalah potensi lautnya.

“Ada keunggulan di sektor itu, makanya lahirlah konsep LIN. Lumbung ini kan sebenarnya adalah penyangga pangan, dan bukan pangan nasional tapi dunia,” ujarnya.

LIN menurut dia, bukan saja punya Indonesia, melainkan dunia. Semua ikan mengalir di lumbung itu, makanya disusunlah konsep nasional dalam bentuk pertahanan bernegara untuk memberdayakan kekuatan ekonomi Negara.

Dengan demikian, tentu ada pelibatan-pelibatan ahli secara teknis dalam lingkaran ini. Karena Aru adalah teritorial dengan produksi ikan terbesar setelah Laut Cina Selatan. Meski berada di posisi dua, kata dia, ketersediaan potensi perikananya sangat besar.

Baca Juga :   Peternak di MBD Pasok 5 Ton Daging Ayam Segar ke BKP-BTR

“Namun yang jadi persoalan, apakah konsep ini semata adalah konsep nasional untuk mewadahi daerah, atau memang ini proyek nasional?. Kalau dari kacamata ekonomi ini adalah proyek nasional, namanya saja LIN,” ujarnya.

Dia melihat, konsep LIN sebenarnya hanya soal-soal tekhnis pembangunan infrasturktur perikanan, pelabuhan industri. Untuk itu, konsep industri harus berbasis daratan, bukan laut. Dalam artian, pembangunan industri pengelolaannya ada di darat. Jadi pembangunannya harus dibuat merata. (DBA)

Baca Juga :   Situasi Pandemi, Bali Dinilai Paling Siap Gelar Munas Kadin
LIN Sudah Pasti, Pakar Ekonomi: Tapi Sejauh Mana Maluku Masuk dalam Proyek Nasional Itu?

Berita Terkini

Silaturahim, Kajati Maluku yang Baru Temui Kapolda

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal menggelar kunjungan silaturahim ke Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri.Pertemuan antara dua petinggi...

Berita Terkait