Anggota DPR RI Asal Maluku: Indonesia Negara Ironi, Terkenal dengan Potensi Bahari Tapi Miskin Kebijakan

Baca Juga

 

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Beragam ketidakadilan kebijakan yang dinilai dilakukan pemerintah di negara ini, membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perwakilan Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty angkat bicara.

Srikandi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut Indonesia adalah negara ironi.

“Iya, kenapa saya katakan ironi, karena orientasi pembangunan yang kita pakai selama ini hanya berfokus pada darat, dan hal ini menyebabkan politik anggaran dan payung hukum kita tidak terlalu berpihak,” kata Saadiah kepada Kampiun.co.id, Sabtu (3/4/2021).

Dia mengatakan, Indonesia didominasi oleh laut atau yang dikenal sebagai bangsa bahari, tapi hanya menjadi sebuah cerita indah yang sifatnya turun temurun.

“Bahkan ada cerita Nenek Moyangku Seorang Pelaut lah, apalah begitu,” sindir Saadiah dalam rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Senayan Jakarta.

Menurut dia, Indonesia punya kekayaan laut yang sebenaranya mampu didayagunakan sebagai modal pembangunan untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Dalam catatan Fraksi PKS, ungkap Saadiah, gambaran pendapatan domestik bruto Indonesia yang berasal dari sektor laut baru sekitar 3,7 persen. Padahal Indonesia adalah negara dengan produsen total produksi ikannya mencapai 23 juta ton per tahun.

Baca Juga :   Rapat Bersama KKP, Saadiah: Uji Mutu Perikanan Maluku Akan Ditata

Rinciannya, kata dia, 6,5 juta ton disumbangkan dari sektor perikanan tangkap. Sedangkan 17 juta ton lainnya dari sektor perikanan budidaya.

Sisi lain, dia menjelaskan, dalam UU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, revisi UU 31 Tahun 2004 yang sebelumnya tentang perikanan menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meminta dan memfasilitasi usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.

“Kami ingin menanyakan bagaimana gambaran utuh terkait dengan hal ini di KKP. Terkait dengan uji mutu hasil penangkapan ikan,” ujarnya

Baca Juga :   Rapat Bersama KKP, Saadiah: Uji Mutu Perikanan Maluku Akan Ditata

Di Maluku misalnya, kata Saadia, uji mutu ikan diambil dan dipindahkan ke Sorong.

“Saya ingat betul saat menjadi Anggota DPRD Maluku. Anggaran kita terkoreksi di APBD itu sekitar Rp 12 milyar, karena uji mutu harus dipindahkan ke Sorong,” ungkapnya.

Beberapa provinsi juga, kata dia, alami hal demikian, dan mereka tidak mengetahui alasan atau penyebabnya apa?. Karena itu daerah berharap, agar hal tersebut dikembalikan lagi ke Maluku.

Sisi lain juga, Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kewenangan soal zonasi daerah tangkap. Dimana 12 mil ke laut menjadi kewenangan pusat dan dibawahnya itu 12 mil ke darat menjadi kewenangan provinsi.

“Nah, banyak kapal-kapal yang datang di daerah fishing ground ini. Dalam catatan kami, ada 1.650 kapal yang beroperasi di Kepulauan Aru. Kapal-kapal cantrang dengan jaring pukat harimau menangkap ikan dan tidak tersisa untuk nelayan di darat menangkapnya,” pungkas Saadiah kesal. (DBA)

Anggota DPR RI Asal Maluku: Indonesia Negara Ironi, Terkenal dengan Potensi Bahari Tapi Miskin Kebijakan

Berita Terkini

Pertamina Resmikan SPBU Kompak BBM Satu Harga di Kampung Baad Merauke

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses masyarakat Kampung lokal Papua dalam mendapatkan energi yang berkualitas, PT Pertamina (Persero) dan...

Berita Terkait