Tangkal Radikalisme dan Hoax, Polda Maluku akan Monitor Aktivitas Akun Sosial Lewat Unit Khusus

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Paham radikalis hingga kini masih saja mengakar dan memgerogoti banyak pihak. Radikalisme merupakan fakta yang tidak bisa dihindari, termasuk di wilayah Maluku.

Menyikapi hal ini, Kabid Humas Polda Maluku M. Rum Ohoirat mengajak semua pihak, termasuk aparat penegak hukum harus berusaha agar bisa membina orang-orang yang memiliki paham radikalis tersebut.

“Mereka yang terpapar radikalisme, karena paham agama yang sempit. Olehnya itu, kita harus membina mereka, dan tentu berkoordinasi dengan instansi fungsi terkait,” kata Ohoirat dalam Dialog Publik Interaktif, di Stasiun RRI Ambon, Selasa (23/3/2021).
.
Dia mengatakan, orang-orang yang memiliki paham radikalis ini karena dimasuki pemahaman sesat dari pihak-pihak tertentu, dengan tujuan politik dan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Meski demikian, dia mengajak semua elemen untuk tidak menjauhi mereka. Artinya, jika dibiarkan sendiri tanpa ada kesibukan positif, mereka akan mengembangkan paham tersebut dan menularnya kepada masyarakat lain secara diam-diam.

“Selain radikalisme, saat ini yang sangat dikhawatirkan juga penyebaran berita hoax,” katanya.

Berita hoax yang marak beredar di sosial media, kata Ohoirat, juga sangat mengkhawatirkan. Karena itu Polda Maluku akan memonitor setiap aktivitas akun sosial melalui unit khusus yang dimiliki.

“Jika ditemukan ada yang mempublikasikan atau menyebar berita atau informasi hoax, Polda Maluku langsung melakukan penindakan terhadap pemilik akun,” tegasnya.

Baca Juga :   Kebakaran di Silale Ambon, Rumah Makan Padang dan Dua Bangunan Hangus

Lebih lanjut dia mengatakan, masalah terorisme tidak terlepas dari persoalan politik. Sebelum terjadinya konflik sosial, kata dia, kehidupan orang Maluku sangat baik dan ramah. Semua masyarakat hidup dalam keadaan damai.

“Namun setelah terjadi konflik sosial pada 1999 silam, kehidupan masyarakat Maluku berubah secara drastis. Olehnya itu, penting untuk merubah pemahaman masyarakat Maluku, sebagai orang basudara,” ajaknya.

Baca Juga :   Ini Jumlah Warga Kota Ambon yang Sudah Ikut Vaksinasi

Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, mengakui saat ini masih ada kelompok-kelompok kecil di tengah masyarakat, yang memiliki paham bertolak belakang dengan Pancasila.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Latuapo mengatakan perlu untuk mendekati mereka, serta memberikan pemahaman yang baik sebagai warga negara Indonesia.

“Tugas saat ini adalah bagaimana kita berupaya mendekati mereka dengan memberikan pemahaman, bahwa saat ini mereka hidup di dalam negara Republik Indonesia,” jelasnya.

Sebagai warga Indonesia, Latuapo mengaku, Pancasila merupakan dasar negara yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

“Jika dilihat dari pandangan Islam, Pancasila merupakan suatu pilar atau lambang negara dan sarana pemersatu umat manusia di Indonesia,” katanya.

Saat ini, kata Latuapo, peran MUI bukan saja untuk membina masyarakat dalam konteks pemahaman agama, namun juga berfungsi mengawasi dan ikut menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat.

“Kita semua pasti memiliki keinginan untuk menjadikan Maluku yang aman dan nyaman. Sehingga itu, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk Maluku yang damai,” pungkasnya.

Dialog terbuka ini menghadirkan empat narasumber, masing-masing Ketua MUI Provinsi Maluku, Wakil Sekretaris Umum Sinode GPM, Pendeta Rudy Rahabeat, Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme Provinsi Maluku (FKPT), Abdul Rauf dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku. (DBA)

Baca Juga :   Detik-detik Karyawan Rumah Makan Padang Pilih Melompat dari Lantai 2 Saat Terjebak Kebakaran

Berita Terkini

Jaga Kamtibmas di Bulan Ramadhan, Polsek Leihitu Razia Miras dan Masker

 AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menciptakan suasana kondusif di bulan Ramadhan, Polisi Sektor (Polsek) Leihitu...

Berita Terkait