Soal Polemik Gedung Ismalic Center, Ini Penjelasan Pemprov Maluku

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID- Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, angkat bicara soal proyek penataan kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic Centre yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.

Menurut Kasrul proyek yang dikerjakan PT Erloom Anugerah Jaya ini tidaklah salah sasaran tetapi telah dikerjakan sesuai peruntukannya.

Dia mengatakan gedung Islamic Centre adalah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya melalui ikatan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Islamic Centre itu aset Pemda, dan ada PKS dengan Panca Karya sebagai pengelola,” kata Kasrul dalam keterangan tertulis yang diterima Kampiun.co.id Jumat (19/3/2021).

Dia menjelaskan, ruang serbaguna Islamic Centre di lantai dua selama ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan.

Selain itu gedung tersebut juga sering disewa oleh masyarakat untuk acara resepsi pernikahan. Bahkan pihak ketiga, baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat juga menyewa sebagian ruangan di gedung yang berada di kawasan Waihaong itu sebagai kantor atau sekretariat.

“Sewa menyewa ini sudah berlangsung lama sejak gedung Islamic Centre selesai dibangun. Dan, ini menjadi sumber PAD buat daerah,” ujarnya.

Sekda menambahkan, saat ini yang tengah direhab adalah sejumlah ruangan yang telah disewa sebagai kantor oleh PT. Maluku Energi Abadi, BUMD yang didirikan Pemprov Maluku untuk pengelolaan gas abadi Masela.

Baca Juga :   Sekda Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II

Selain Kantor PT. Maluku Energi Abadi, sebagian ruangan juga direhab karena telah disewa oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai ruang publik dan warung untuk pemberdayaan pengurus dan anggotanya.

“Jadi keberadaan PT Maluku Energi Abadi dan Warung Katong yang dikelola ibu-ibu PKK itu juga penggunaannya disewa dari Panca Karya sebagai pengelola. Kebetulan karena mau dipakai, sehingga rehabilitasinya dibuat sesuai dengan peruntukannya saja,” katanya.

Baca Juga :   Gubernur Maluku Mendadak Diundang Presiden ke Istana, Apa yang Dibahas?

Sebelumnya, lanjut dia, ruang yang digunakan ini juga pernah disewa oleh sejumlah organisasi masyarakat. Karena kondisinya sudah tidak layak lagi digunakan, dan karena ini adalah aset Pemda, maka perlu dirahabilitasi sebelum pihak lain menggunakannya.

“Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Bangunan ini masih tetap milik Pemda, dan mereka yang mau gunakan juga harus sewa ke Panca Karya selaku pengelola,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sekda, sebagian besar ruangan di lantai satu gedung ini sementara disewakan kepada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, karena kantor di kawasan Talake sementara dibangun. Ruangan ini belum rehab karena sementara masih dipakai sebagai kantor.

“Jadi persepsinya jangan disalah-artikan. Penataan kawasan dan rehabilitasi gedung yang dilakukan, kebetulan di ruangan yang tidak lagi terpakai dan sudah tidak layak lagi. Sekali lagi, gedung Islamic Centre ini masih aset milik Pemda yang kebetulan dikelola oleh Panca Karya,” katanya. (KMP)

Berita Terkini

Berita Terkait