KKT Ngotot Dapat Jatah 6 Persen PI Blok Masela, Ketua DPRD Maluku: Itu Tidak Mungkin

Baca Juga

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Permintaan Pemkab Kepulauan Tanimbar (KKT) agar daerah itu mendapatkan jatah enam persen pengelolaan PI Blok Masela dinilai tidak berlebihan.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan permintaan jatah enam persen dari pengelolaan Blok Masela yang diinginkan KKT itu tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan regulasi.

Menurimut Lucky sesuai ketentuan, pengelolaan 10 persen PI Blok Masela telah diserahkan kepada pemerintah provinsi atas kewenangan pemerintah pusat, sebab letak Blok Masela sudah diatas 12 mil.

“Permintaan itu tidak ada dasar hukumnya karena tidak ada regulasi yang menjamin KKT sebagai daerah penghasil. juga permintaan untuk mendapatkan PI 6 persen itu tidak ada dasar hukumnya,” ungkap Lucky, Jumat (18/3/2021).

Menurutnya permintaan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga pemkab setemlat untuk mengelolah 6 persen dari 10 persn PI Blok Masela bertentangan dengan aturan Menteri ESDM atau ketentuan lain Undang-Undang nomor 23 tentang pembagian keuangan.

“Apa yang diminta DPRD KKT, hari ini saya tegaskan itu suatu yang belum bisa dipenuhi,”tegasnya.

Ia menambahkan apa yang telah dilakukan pemprov Maluku untuk mendalatkan hak PI 10 persen telah sesuai ketentuan perundangan-undangan.

“Jadi kita patuh pada ketentuan perundangan, kalau seandainya ada perubahan perundangan, itu kita lakukan kajian dengan baik,”ucapnya.

Baca Juga :   MEA Siap Kelola 10 Persen PI Blok Masela, Gubernur Maluku: Pemprov tak Akan Lampaui Kewenangan

Lucky menambahkan terkait manuver pemkab dan DPRD KKR itu, SKK migas, dan Menteri ESDM sudah menyatakan sikap sesuai aturan yang dipegang.

“Sehingga jangan lagi menyulitkan dengan cara berpikir yang salah,” ujarnya.

Soal bagi hasil daru PI 10 persen pemprov Maluku tentu akan mempertimbangkan keberadaan KKT sebagai daerah terdampak, demikian juga MBD.

“Oleh karena itu kita di DPRD Maluku pun sama tetap melaksanakan seluruh tahapan sesuai ketentuan yang ada. Kita tidak mau melaksanakan hal-hal diluar ketentuan,” ungkapnya.(KPL)

Baca Juga :   MEA Siap Kelola 10 Persen PI Blok Masela, Gubernur Maluku: Pemprov tak Akan Lampaui Kewenangan

Berita Terkini

Tarawih Pertama di Masjid Alfatah Ambon Dipadati Jamaah, Prokes Tetap Jalan

AMBON,KAMPIUN.CO.ID-Masjid Raya Alfatah Ambon menggelar shalat tarawih perdana menjelang 1 Ramadhan 1442 Hijriah, Senin malam (12/4/2021).Shalat tarawih perdana ini...

Berita Terkait