Categories
KOTA AMBON

Loupatti : SK Pengesahan DPD Golkar Malteng Sah, Kader Harus Taat

LIPUTAN.CO.ID-Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar sekaligus Koordinator Alumni Bakumham Golkar menegaskan SK Pengesahan Komposisi Pengurus DPD GOlkar Maluku Tengah (Malteng) hasil Musda IX DPD Golkar Malteng oleh DPD Partai Golkar Maluku adalah sah dan mengikat.

“hasil Musda – IX DPD Golkar Maluku Tengah Tahun telah selesai saat diterbitkannya SK Kepungurusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan hasil MUSDA tingkat Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 24 Ayat (2) Huruf c menyebutkan “ Dewan pimpinan daerah provinsi berwenang mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten kota” kata Derek Loupatty melalui Press Rilisnya, Jumat 25 September 2020.

Loupatti menyebutkan Surat Keputusan (SK) nomor : KEP-09/DPD/GOLKAR- MAL/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Maluku Tengah adalah sah dan telah memenuhi mekanisme dan aturan di internal Partai Golkar. Dengannya Dia meminta semua kader mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut.

“Dengan adanya keputusan ini, dihimbau semua kader Partai Golkar di Kabupaten Maluku tenga, wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut, karena ini perintah anggaran dasar, pasal 16 dan pasal 18 serta anggaran rumah tangga pasal 6 dan pasal 8 P
partai Golkar. Untuk itu patut kita memberi apresiasi ke kepengurusan DPD Partai Golkar malteng 2020-20205 dan DPD Partai GOLKAR Provinsi Maluku,” jelasnya.

“Mengapa saya katakan SK DPD Partai Golkar Provinsi Maluku itu sah dan memenuhi mekanisme internal karena sudah melewati tenggang waktu 14 hari dimana tidak ada permohonan atau sengketa yang didaftarkan ke Mahkamah Partai Golkar (MPG). bahwa,hasil MUSDA – IX Partai Golkar Malteng tidak ada nomor register perkara yg terdaftar di Mahkamah Partai Golkar untuk menggugat Panitia, DPD Partai Golkar Kabupaten Malteng dan Pemegang Mandat DPD Partai Golkar Provinsi atau Pimpinan Musda IX DPD Partai Golkar Malteng, untuk itu DPD Partai Golkar Provinsi Maluku berhak menerbitkan SK Pengesahan sebab sesuai dengan AD/ART dan Juklak 2 Partai GOLKAR tentang Musyawarah-Musyawarah di Daerah dan PO 16 Tentang Mahkamah Partai Golkar,” tandas Ketua Alunmi Bakumham Golkar itu.

Berkaitan dengan opini yang berkembang soal ada laporan dan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar (MPG) dan DPP Partai Golkar saat ini Menurut Loupatti hal itu sah-sah saja dan hal biasa yang merupakan hak kader Partai GOlkar.

Namun semua akan dinilai oleh MPG, apakah akan dilanjutkan atau dilimpahkan ke Provinsi, karena ada mekanisme yang mengatur dalam proses sengketa di MPG yang diatur dalam Pedoman 01 dan 02 Tata cara beracara di Mahkamah Partai Golkar.

“Membaca dari berbagai berita di media dan adanya laporan di POLDA Maluku adanya dugaan pemalsuan SK Pimpinan Kecamatan oleh Ketua DPD PG Malteng menurut saya wajib diluruskan. Dan pihak Kepolisian juga akan hati-hati menindaklanjuti , karena ini masalah internal Partai Golkar dimana ada mekanisme internal yang mengatur. Menurut hemat kami,Bagaimana Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Malteng dituduh memalsukan SK Pimpinan Kecamatan sementara mereka memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan sesuai Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 25 Ayat 2 huruf c,” timpalnya

“sepengetahuan saya yang sudah 5 Daerah Provinsi menjadi Pimpinan MUSDA tahun 2020 dan pengalaman dibidang Organisasi DPP Partai Golkar periode 2014-2019, Peserta Musda Partai Golkar yang sah itu sudah diatur dalam ART pasal 58 Ayat 2. untuk Musda Kabupaten /Kota salah satunya Peserta adalah Pimpinan Kecamatan. Kalau Anggaran Dasar hasil MUNAS- LUB tahun 2016 pesertanya adalah Unsur DPD ,Unsur PK dan seterusnya, tapi Anggaran Rumah Tangga hasil MUNAS-X Partai Golkar tahun 2019 pesertanya adalah DPD, PK dan seterusnya, seperti pada ART Pasal 58 dan Juklak 02 Perubahan Juklak 05 DPP Partai GOLKAR tentang Musyawarah- Musyawarah di Daerah. Pemegang SK Pimpinan Kecamatan mana yang sah sebagai peserta itu adalah Kewenangan Kepengurusan Partai Golkar di tiap tingkatan yang melakukan musyawarah daerah. Verifikasinya, oleh Panitia SC dan ditetapkan dalam Pleno kepengurusan partai Golkar ditiap tingkatan, kalau Kabupaten Maluku Tengah ya oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten Maluku Tengah.hasil kerja Panitia SC menjadi Peserta yang sah sebagai Peserta Musda. Rujukannya adalah SK Pimpinan Kecamatan yang ditetapkan dan disahkan oleh DPD Partai Golkar Maluku Tengah,bukan data Silon yang di daftarkan di KPU Daerah setempat. Karena data silon itu hanya untuk kepentingan verifikasi Parpol Peserta Pemilu tahun 2019, itu hanya 50 % dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/ Kota, kalau ada perubahan SK Pimpinan Kecamatan setelah pemilu atau hasil Musyawarah Kecamatan atau Kebijakan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota pertanggungjawabannya adalah di internal Partai Golkar bukan menjadi ranah KPU, karena masalah internal Partai,” urai Loupatti.

Sebagai Kader yang selama ini selalu menjaga dan mengawal konstitusi Partai Golkar, Loupatty menegaskan penerbitan SK DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah Masa Bakti 2020-2025 oleh DPD Partai Golkar Provinsi Maluku sudah memenuhi mekanisme aturan internal Partai Golkar.

“Sebagai kader yang selalu menjaga Konstitusi Partai Golkar Marwah partai saya ingin menegaskan SK DPD Partai Golkar Maluku Tengah masa bakti 2020-2025 oleh DPD Golkar Provinsi Maluku sudah sesuai mekanisme aturan partai Golkar, Tetapi apabila ada kader yang merasa proses tersebut ada tabrakan dan bertentangan dengan aturan, itu hak kader, yang penting kembali kita selesaikan di internal Partai Golkar, dan soliditas partai tetap kita jaga, karena menjaga Marwah dan Martabat Partai Golkar itu tugas, tanggungajawab dan Kewajiban kita sebagai anggota dan Kader Partai Golkar, karena Kita Satu Untuk Indonesia, Golkar Indonesia – Indonesia Golkar,” tutup Loupatty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *